Menko Rizal Ralat Pernyataan, Israel Gagal Bebas Visa
Safyra Primadhyta | CNN Indonesia
Selasa, 22 Des 2015 16:00 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli mengklarifikasi pernyataannya, yang menyebutkan Israel akan masuk dalam daftar negara penerima fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK).
Menurut Rizal, sejak awal Israel memang tidak masuk sebagai negara yang disetujui mendapatkan fasilitas BVK. Pasalnya, Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik.
Namun, Senin (21/12) dalam konferensi pers, Rizal membacakan daftar negara yang diusulkan menerima fasilitas BVK, di mana Israel masuk di dalamnya.
"Yang saya baca itu usulan. Ada negara-negara yang dicoret cuman kami terlewat," kata Rizal di kantornya, Jakarta, Selasa (22/12).
Rizal mengungkapkan ada 95 negara yang diusulkan mendapatkan fasilitas BVK. Namun, berdasarkan hasil rapat yang digelar di kantornya kemarin, 11 negara dicoret dari daftar tersebut.
"Ada 11 negara yang kita coret, cuma tidak pantas saya umumkan," tuturnya.
Menurut Rizal, ada sejumlah kriteria negara yang dicoret dari daftar calon penerima fasilitas BVK. Pertama, negara-negara yang terlibat aktif dalam perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang.
"Kedua adalah negara-negara yang export ideologi extreme, kekerasan, seperti ISIS, dan lain-lain karena kita tidak mau Indonesia jadi lahan yang subur untuk ideologi extreme. Yang terakhir yang kita coret itu Israel," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Rizal juga memasukkan Brazil sebagai negara calon penerima fasilitas BVK mengingat hubungan diplomatik Indonesia-Brazil telah membaik. Dengan demikian, daftar negara yang akan menerima fasilitas BVK tahap III menjadi 85 negara.
"Dulu memang kita ada masalah diplomatik dengan Brazil. Duta besarnya ditarik dari Indonesia, ingat tidak gara-gara menghukum mati narkoba. Kita sendiri menarik dubes kita. Tapi beberapa waktu yang lalu ini sudah selesai. Dubes Indonesia sudah diterima resmi oleh Presiden Brazil," ujarnya.
Ditemui terpisah, Deputi II Menko Maritim Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Agung Kuswandono mengungkapkan daftar negara yang akan menerima fasilitas BVK tahap III itu akan diusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Daftar itu masih bisa berubah selama Peraturan Presiden (Perpres) terkait belum disahkan. Agung berharap Januari tahun depan Perpres terkait sudah terbit.
"Minggu ini sudah ada rapat kalau tidak minggu ini, minggu depan. Kita usahakan Januari (BVK) sudah berjalan," ujarnya. (ags)
Menurut Rizal, sejak awal Israel memang tidak masuk sebagai negara yang disetujui mendapatkan fasilitas BVK. Pasalnya, Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik.
Namun, Senin (21/12) dalam konferensi pers, Rizal membacakan daftar negara yang diusulkan menerima fasilitas BVK, di mana Israel masuk di dalamnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rizal mengungkapkan ada 95 negara yang diusulkan mendapatkan fasilitas BVK. Namun, berdasarkan hasil rapat yang digelar di kantornya kemarin, 11 negara dicoret dari daftar tersebut.
Menurut Rizal, ada sejumlah kriteria negara yang dicoret dari daftar calon penerima fasilitas BVK. Pertama, negara-negara yang terlibat aktif dalam perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang.
"Kedua adalah negara-negara yang export ideologi extreme, kekerasan, seperti ISIS, dan lain-lain karena kita tidak mau Indonesia jadi lahan yang subur untuk ideologi extreme. Yang terakhir yang kita coret itu Israel," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Rizal juga memasukkan Brazil sebagai negara calon penerima fasilitas BVK mengingat hubungan diplomatik Indonesia-Brazil telah membaik. Dengan demikian, daftar negara yang akan menerima fasilitas BVK tahap III menjadi 85 negara.
"Dulu memang kita ada masalah diplomatik dengan Brazil. Duta besarnya ditarik dari Indonesia, ingat tidak gara-gara menghukum mati narkoba. Kita sendiri menarik dubes kita. Tapi beberapa waktu yang lalu ini sudah selesai. Dubes Indonesia sudah diterima resmi oleh Presiden Brazil," ujarnya.
Ditemui terpisah, Deputi II Menko Maritim Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Agung Kuswandono mengungkapkan daftar negara yang akan menerima fasilitas BVK tahap III itu akan diusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Daftar itu masih bisa berubah selama Peraturan Presiden (Perpres) terkait belum disahkan. Agung berharap Januari tahun depan Perpres terkait sudah terbit.
"Minggu ini sudah ada rapat kalau tidak minggu ini, minggu depan. Kita usahakan Januari (BVK) sudah berjalan," ujarnya. (ags)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK