Konsistensi Pemerintah Dipertanyakan soal Pengembangan Kilang

Diemas Kresna Duta | CNN Indonesia
Rabu, 23 Des 2015 04:44 WIB
Sejak 1994, terdapat 20 izin pembangunan kilang pengolahan yang sejatinya menunggu keseriusan pemerintah untuk agar proyek tersebut direalisasikan.
Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno (kiri), Dirut Pertamina Dwi Soetjipto (kedua kanan), Direktur Pengolahan Pertamina Rachmad Hardadi (kedua kiri) dan Direktur Operasi PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) Muhammad Yamin Yosfiah (kanan) meninjau pengoperasian Kilang Minyak TPPI di Tuban, Jawa Timur, Rabu (11/10). (Antara Foto/Widodo S Jusuf)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat perminyakan senior, John Karamoy meminta pemerintah konsisten mengimplementasikan Peratutan Presiden mengenai program percepatan pembangunan kilang pengolahan minyak di Indonesia yang termatub dalam Paket Ekonomi Kebijakan jilid VIII.

Ini mengingat dalam catatan John sejak 1994, terdapat 20 izin pembangunan kilang pengolahan yang sejatinya menunggu keseriusan pemerintah untuk agar proyek tersebut direalisasikan.

John berpendapat, dengan mengimplementasikan program percepatan pembangunan kilang pengolahan nasional sejatinya Indonesia dapat segera menyiasati ancaman tingginya defisit mengenai angka kebutuhan bahan bakar minyak (BBM)

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita orang semua tahu kalau angka produksi dan konsumsi BBM di Indonesia itu bedanya sangat jauh. Dan saya lihat program percepatan pembangunan kilang melalui Perpres ini untuk menyelesaikan masalah defisit tadi dan  dalam rangka meningkatkan security  of supply," tutur John saat dihubungi CNN Indonesia, Selasa (22/12).

Selain konsisten mengimplementasi ketetapan Perpres, John bilang sedianya pemerintah juga harus menentukan besaran kapasitas kilang nasional yang akan dibangun di Indonesia.


Ia mengungkapkan, dengan melakukan kajian mendalam mengenai target kapasitas kilang pemerintah dapat membagi besarnya nilai investasi pengingkatan angka produksi kilang bersama PT Pertamina (Persero) dan perusahaan swasta yang berminat membangun kilang di Indonesia.

"Karena kalau kita ingin membangun kilang juga harus bicara capital of fund yang sangat besar, bahkan investasinya bisa mencapai US$ 20 miliar untuk meningkatkan kapasitas produksi sebanyak 500 ribu sampai 1 juta barel per hari. Belum lagi apakah Indonesia akan membangun kilang baru atau membeli fasilitas yang sudah di Singapura untuk mengamankan prosentase kebutuhan domestik," cetusnya.

Agar lebih efisien, John pun berpandangan sudah seyogyanya pemerintah mendorong PT Pertamina (Perseo) untuk membangun kilang baru atau meningkatkan kapasitas kilang yang dimiliki perusahaan minyak pelat merah tersebut.

"Ini karena Pertamina sudah punya lahan, jadi dia tidak perlu lahan dan tidak keluarkan banyak biaya lagi untuk pembangunan infrastruktur. Lagi pula Pertamina juga sudah punya orang, pengalaman dan tinggal memodernisasi alat dan fasilitas dan meningkatkan kapasitas 35-40 persen jadi produk BBM," imbuh John.


Seperti diketahui, dengan ketersedian kilang pengolahan yang ada saat ini Indonesia hanya dapat memproduksi bahan bakar minyak (BBM) dan produk non BBM lain tak lebih dari 800 ribu barel per hari.

Dengan total kebutuhan produk BBM dan Non BBM yang ditaksir berada di angka 1,5 juta BPH, maka terdapat defisit mencapai sekitar 700 ribu BPH. (dim/dim)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER