Kisruh Proyek Listrik Bukti Pemerintah Tak Kompak

Jakarta, CNN Indonesia -- Kalangan pengusaha mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Perbedaan pendapat sejumlah menteri soal program pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW) dinilai pengusaha menjadi bukti ketidakkompakan Kabinet Kerja. 

"Kami sempat menyampaikan, kita bingung juga kalau pemerintah tidak satu kata dalam memandang proyek infrastruktur, antara 35 ribu MW dengan 16 ribu MW," ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani usai berdiskusi denagn Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Selasa (29/9).

Menjawab pertanyaan tersebut, Hariyadi mengatakan, Jokowi telah mengonfirmasi bahwa program pembangkit listrik 35 ribu MW merupakan target pembangunan realistis yang akan dilanjutkan pemerintah. Mega proyek tersebut diupayakan guna memenuhi kebutuhan listrik nasional yang sangat besar.

Pilihan Redaksi Tanpa Menteri ESDM, Rizal Ramli Pangkas Proyek 35 Ribu MW Simpang Siur Proyek Listrik Bikin Calon Investor Kabur Faisal Basri: Menteri Sering Ribut, Paket Kebijakan Mubazir

"Beliau (Jokowi) sampaikan Indonesia negara sebesar ini persediaan listrik untuk masyarakatnya itu baru 1/4. (Proyek) 35 ribu MW tentunya suatu hal yang realistis," tuturnya mengulang pernyataan Presiden.

Sebelumnya, terjadi silang pendapat antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said soal proyek pembangkit listrik 35 ribu MW.

Rizal Ramli menilai target kapasitas pengadaan listrik tersebut terlalu ambisius dan sulit dicapai dalam waktu lima tahun sehingga dia secara sepihak memangkas targetnya menjadi 16 ribu MW. Pernyataan tersebut menuai sanggahan dari Jusuf Kalla dan Sudirman Said yang berkeras mega proyek tersebut akan dilanjutkan sesuai dengan target awal pemerintah.

Jokowi menyadari, kata Hariyadi, perbedaan pendapat di Kabinet Kerja bisa menimbulkan persepsi negatif dari investor terhadap kredibilitas pemerintah. (ags/gen)