Bisnis Kilang Diliberalisasi, Pertamina Minta Jatah Proyek
Diemas Kresna Duta | CNN Indonesia
Senin, 21 Des 2015 18:56 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Pertamina (Persero) meminta pemerintah untuk tetap melibatkannya dalam proyek pembangunan dan pengembangan kilang minyak di Indonesia menyusul rencana liberalisasi bisnis kilang minyak.
Vice President Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro berharap pemerintah tetap melibatkan Pertamina secara maksimal sebagai pelaksana proyek pembangunan kilang baru. Pasalnya, Pertamina telah memiliki pengalaman yang cukup untuk dilibatkan mengingat sampai saat ini perseroan telah mengoperasikan tujuh kilang di Indonesia.
"Kami tetap usulkan bahwa Pertamina sebagai pelaksana proyek dengan kemampuan untuk lakukan pembangunan maupun operasi kilang. Sebagai pembangunan kapasitas atau capacity building agar kemampuan engineering dan research BUMN sebagai perusahaan negara maksimal," ujar Wianda di Jakarta, Senin (21/12).
Untuk itu, Wianda meminta pemerintah tidak hanya menjadikan Pertamina sebagai pasar (offtaker) atas produk bahan bakar minyak (BBM) yang dihasilkan dari kilang pengolahan swasta.
"Kami berharap sebagai BUMN energi representasi negara di bidang migas kami dapat terlibat maksimal sebagai pelaksana proyek pembangunan kilang baru bukan hanya sebagai pasar," tuturnya.
Dalam konfrensi pers di Istana Kepresidenan mengenai Paket Kebijakan Ekonomi jilid 8, Menteri Koordinator Bidang perekonomian Darmin Nasution mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid VIII, yang salah satunya adalah membuka peluang swasta untuk membangun dan mengembangkan kilang minyak di Indonesia. Syaratnya, kilang minyak tersebut harus diintegrasikan dengan industri petrokimia. (ags)
Vice President Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro berharap pemerintah tetap melibatkan Pertamina secara maksimal sebagai pelaksana proyek pembangunan kilang baru. Pasalnya, Pertamina telah memiliki pengalaman yang cukup untuk dilibatkan mengingat sampai saat ini perseroan telah mengoperasikan tujuh kilang di Indonesia.
"Kami tetap usulkan bahwa Pertamina sebagai pelaksana proyek dengan kemampuan untuk lakukan pembangunan maupun operasi kilang. Sebagai pembangunan kapasitas atau capacity building agar kemampuan engineering dan research BUMN sebagai perusahaan negara maksimal," ujar Wianda di Jakarta, Senin (21/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami berharap sebagai BUMN energi representasi negara di bidang migas kami dapat terlibat maksimal sebagai pelaksana proyek pembangunan kilang baru bukan hanya sebagai pasar," tuturnya.
Dalam konfrensi pers di Istana Kepresidenan mengenai Paket Kebijakan Ekonomi jilid 8, Menteri Koordinator Bidang perekonomian Darmin Nasution mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid VIII, yang salah satunya adalah membuka peluang swasta untuk membangun dan mengembangkan kilang minyak di Indonesia. Syaratnya, kilang minyak tersebut harus diintegrasikan dengan industri petrokimia. (ags)