Pemerintah Patok Ekspor Non Migas Tahun Ini Tumbuh 9 Persen

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menargetkan angka pertumbuhan ekspor non migas Indonesia tahun ini hanya mencapai angka 9 persen, melambat 0,77 persen dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai 9,77 persen.

Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong mengungkapkan, melambatnya pertumbuhan ekspor produk non migas Indonesia tak lepas dari masih lambannya upaya pemulihan ekonomi baik dari dalam maupun luar negeri.

“Target (ekspor nonmigas) kita untuk 2016 itu tumbuh 9 persen tapi untuk empat tahun ke depan rata-rata 11,5 persen,” tutur Thomas di kantor pusat Kemendag, Jakarta, Senin (18/1).

Meski terkesan tak ambisius, Thomas bilang pertumbuhan ekspor produk non migas Indonesia masih terbilang cukup baik di tengah lesunya harga-harga komoditas.

Di mana alas kaki, makanan minuman olahan (processed food), hingga tekstil dan produk tekstil (TPT) masih menjadi produk unggulan guna mendongkrak besaran ekspor produk non migas Indonesia tahun ini.

“Tahun lalu kontraksi ekspor 14 persen dan kontraksi impor 17-18 persen. Kalau umpamanya bisa tidak ada kontraksi ataupun kontraksinya lebih kecil itu sudah suatu turn around, sudah suatu perbaikan yang besar," cetus Thomas.

Pilihan Redaksi Pemerintah Harus Ubah Paradigma Pemanfaatan Migas Nasional Harga Minyak Anjlok, Bursa Saham Asia Ikut Jeblok Harga Minyak Terjun Bebas, Penerimaan Negara Berisiko Anjlok 2016, Neraca Dagang Indonesia Berpotensi Defisit

Strategi Dorong Ekspor

Guna menjaga pertumbuhan angka ekspor produk non-migas Indonesia, lanjut Thomas jajaran Kemendag sedianya telah menyiapkan sedikitnya tiga langkah untuk merealisasi rencana tersebut.

Di mana langkah tersebut meliputi upaya deregulasi dan debirokratisasi peraturan untuk mempermudah ekspor khususnya bagi usaha kecil dan menengah (UKM).

Selain itu, Kemendag juga berkomitmen mempercepat penyelesaian perundingan perdagangan bebas atau trade agreement dengan sejumlah negara sebagai upaya perluasan pasar ekspor.

"(Tapi) regulasi dan perizinan yang berlebihan itu yang paling menderita adalah usaha menengah dan kecil," ujarnya.

Seperti diketahui, tahun ini Kemendag berencana melanjutkan negosiasi trade agreement dalam kerangka Indonesia-European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE CEPA) yang terdiri dari Indonesia bersama empat negara di Eropa meliputi Swiss, Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein.

Tak hanya itu, Pemerintah juga telah membentuk tim khusus untuk mengkaji perjanjian Trans Pacific Partnership (TPP) serta menjalin perjanjian bilateral dengan negara tertentu khususnya Australia.

"Dengan trade agreement berarti kita bisa lebih menjangkau pasar mitra dagang kita karena simplifikasi aturan-aturan seperti kepabeanan dan aturan dagang lainnya," tandas Thomas. (dim/dim)