Adaptasi Lambat Picu PHK di Bisnis Teknologi

Elisa Valenta Sari, CNN Indonesia | Kamis, 04/02/2016 16:19 WIB
Adaptasi Lambat Picu PHK di Bisnis Teknologi Pekerja melintas di lokasi pabrik PT Panasonic Manufacturing Indonesia di Jalan Raya Bogor KM.29, Gandaria, Jakarta Timur, Rabu (3/2). (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)
Jakarta, CNN Indonesia --
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menilai maraknya fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri elektornik disebabkan oleh adanya pergesaran teknologi yang cepat dan tidak bisa terhidarkan.
Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto berpendapat, dalam kasus yang menimpa Panasonic dan Toshiba ia mengatakan hal tesebut merupakan kasus yang nyata dari dampak perubahan teknologi terhadap iklim industri.  

"Itu kan karena teknologinya sudah berubah dan segala macem. Karena kebanyakan kan perusahaan Jepang yang di Jepang sendiri juga banyak yang bermasalah," ujar Bambang ditemui di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (4/2).

Menyusul maraknya PHK, Bambang bilang diperlukan upaya pencegahan dari pemerintah agar para buruh yang terkena pemangkasan tidak menerima dampak langsung. 


Selain itu, ia juga berharap pelaku usaha berani meningkatkan investasinya guna melakukan adaptasi terhadap penggunaan teknologi baru.

"Makanya itu kita penting ada investasi baru. Dan sementara investasi baru belum ada, ya infrastruktur pemerintah harus jalan," katanya.
Bambang menambahkan, pemerintah sendiri telah banyak memberikan perlindungan atau fasilitas kepada buruh pabrik, seperti kesehatan hampir 30 persen, pendidikan sudah sampai 33 persen di seluruh Indonesia.

"Jadi itu jauh di atas garis kemiskinan. Tapi saya pikir kalo ada PHK-PHK sedikit masih tercover," katanya.

Masyarakat Miskin Tetap

Di kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin meyakini jumlah penduduk miskin di Indonesia belum tentu bertambah seiring dengan peningkatan pemangkasan tenaga kerja.
Sebab, kata Suryamin indikator pertumbuhan industri di level Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) terus menunjukkan peningkatan.

"Belum tentu, karena pemerintah sedang menggenjot UMKM yang tidak perlu bahan baku impor ini kan digenjot juga perizinannya. Itu juga bisa menyerap tenaga kerja," katanya.

Sebagai informasi BPS mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 28,51 juta jiwa atau 11,13 persen dari total penduduk sampai September 2015.

Angka tersebut naik 780 ribu jiwa atau 2,81 persen dibandingkan jumlah orang miskin pada periode yang sama di 2014 sebanyak 27,73 juta jiwa.
(dim/gen)