Pemerintah Siap Hadapi Uji Materi UU Tapera

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan siap menghadapi kemungkinan uji materi atas Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di Mahkamah Kostitusi (MK).

"Kan setiap orang Indonesia mempunyai hak untuk membawa kepentingannya ke Mahkamah Konstitusi kalau merasa bahwa suatu undang-undang itu dibentuk bertentangan dengan konstitusi kita,” tutur Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR Maurin Sitorus saat ditemui di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Jumat (26/2).

Sebelumnya, pelaku usaha lantang menyatakan keberatan atas disahkannya UU Tapera dan siap mengajukan uji materi. Alasannya, pemenuhan kebutuhan perumahan telah tercakup pada perutukan program Jaminan Hari Tua (JHT) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Pilihan Redaksi Pekerja dan Pengusaha Wajib Ikut Tabungan Perumahan Rakyat Badan Pengelola Dana Tapera Boleh Cari Untung di Pasar Uang Kadin Kritik Konsep Subsidi di Balik Iuran Wajib Tapera UU Tapera Terbit, Kemenkeu-OJK Belum Bahas Pembagian Tugas

"Namanya undang-undang kan tidak ada yang tabu juga untuk diamandemen. Kita berharap yang tadinya gagal paham masalah pooling of fund ini menjadi paham sehingga kita bisa amandemen Undang-Undang Tapera tanpa harus ke uji materi," kata Ketua  Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani.

Menurut Maurin, pemerintah terbuka dalam menerima masukan seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk pelaku usaha, terkait implementasi UU Tapera.

"Semangat dari pemerintah kan begitu, membangun dialog dan membahas dengan para stakeholder, terutama dengan pengusaha ini,” ujarnya.

Maurin mengungkapkan terbitnya peraturan ini dilatarbelakangi oleh belum terpenuhinya kebutuhan perumahan bagi sebagian rakyat, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pemerintah mencatat masih ada sekitar 13,5 juta backlog rumah di Indonesia.

Maurin menilai, program Tapera sangat spesifik untuk memenuhi kebutuhan perumahan peserta yang memenuhi syarat. Iuran Tapera nantinya diperuntukkan bagi pembiayaan perumahan yang meliputi pembelian, pembangunan, dan renovasi rumah.

Peserta yang berhak mendapatkan fasilitas pembiayaan perumahan harus memenuhi ketentuan telah menjadi peserta selama minimal setahun, termasuk golongan MBR, belum memiliki rumah dan atau menggunakannya untuk pembiayaan kepemilikan rumah, pembangunan rumah atau perbaikan rumah pertama.

UU Tapera sendiri rencananya baru akan diberlakukan pada 2018. Hingga kini, pemerintah belum menetapkan besaran iuran Tapera. Sempat diusulkan dalam draf RUU, besaran iuran Tapera disebut mencapai tiga persen dari gaji bulanan peserta, dimana 2,5 persen ditanggung pekerja dan 0,5 persen ditanggung oleh pemberi kerja.


(ags)