JK: Ekonomi Tumbuh Tak Sebanding dengan Pertumbuhan Anggaran
Galih Gumelar | CNN Indonesia
Rabu, 23 Mar 2016 09:25 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan selama ini pertumbuhan anggaran negara tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Karenanya, ia menilai sudah saatnya ekonomi Indonesia mengurangi ketergantungan dari pengeluaran pemerintah.
JK mengungkapkan porsi anggaran belanja negara selalu meningkat dua kali lipat setiap lima tahun sekali. Contohnya, jika pada pada 2005 alokasi belanja negara sebesar Rp 495 triliun, maka pada 2010 pagunya menembus Rp1.000 triliun atau melonjak 102 persen. Bahkan pada 2015, alokasi belanja negara mencapai Rp1.800 triliun.
Sementara bicara soal ekonomi, kata Wapres, tercatat pertumbuhannya pada 2005 di kisaran 5 persen. Pertumbuhan ekonomi sempat naik menjadi 6,1 persen pada 2010, sebelum akhirnya terkoreksi menjadi hanya 4,79 persen pada tahun lalu.
Atas dasar itu, menurut JK, sudah saatnya konsumsi swasta, investasi, dan ekspor mengambil porsi yang lebih besar di dalam pembangunan ekonomi.
"Maka dari itu, tentu anggaran itu tidak hanya yang diukur tidak hanya dengan anggaran negara, tapi juga menyangkut investasi swasta dan masyarakat secara keseluruhan. Artinya, pemerintah bertugas menggerakkan pembangunan masyarakat karena Pemerintah tidak bisa berdiri sendiri," ujar Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa (22/3).
Dengan demikian, lanjut JK, sudah saatnya Indonesia tidak fokus pada besaran anggaran yang dikeluarkan pemerintah setiap tahunnya namun lebih melihat efektifitas anggarannya. Karenanya, ia berharap Kementerian dan Lembaga Negara bisa memperkecil porsi anggaran operasional dan memperbesar anggaran belanja modal.
"Yang penting bagaimana anggaran itu sendiri meng-create pembangunan yang lebih tinggi, bukan hanya angka anggarannya saja yang lebih tinggi. Jadi setiap anggaran harus punya tujuan dan targetnya, sehingga jangan cari programnya apa, tapi proyeknya untuk apa," katanya.
Selain itu, ia juga berharap pertumbuhan anggaran operasional pemerintah nantinya bisa lebih rendah dari anggaran belanja modal yang justru bisa mendapatkan multiplier effect. "Karena di sini pemerintah bertugas di samping menggerakkan anggaran juga menggerakkan masyarakat dan pengusaha dalam membangun," jelasnya.
Sebagai informasi, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penyesuaian (APBNP) 2015 tercatat sebesar Rp 1.235,8 triliun atau 95,5 persen dari Rp 1.294 triliun. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan belanja pemerintah tahun 2015 masing-masing tercatat sebesar 5,38 persen di mana angka itu lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 sebesar 1,16 persen.
Kendati demikian, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2015 masih didominasi oleh konsumsi masyarakat dengan besaran 55,92 persen dari total PDB sebesar Rp 11.540,8 triliun. (ags/gen)
JK mengungkapkan porsi anggaran belanja negara selalu meningkat dua kali lipat setiap lima tahun sekali. Contohnya, jika pada pada 2005 alokasi belanja negara sebesar Rp 495 triliun, maka pada 2010 pagunya menembus Rp1.000 triliun atau melonjak 102 persen. Bahkan pada 2015, alokasi belanja negara mencapai Rp1.800 triliun.
Sementara bicara soal ekonomi, kata Wapres, tercatat pertumbuhannya pada 2005 di kisaran 5 persen. Pertumbuhan ekonomi sempat naik menjadi 6,1 persen pada 2010, sebelum akhirnya terkoreksi menjadi hanya 4,79 persen pada tahun lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Maka dari itu, tentu anggaran itu tidak hanya yang diukur tidak hanya dengan anggaran negara, tapi juga menyangkut investasi swasta dan masyarakat secara keseluruhan. Artinya, pemerintah bertugas menggerakkan pembangunan masyarakat karena Pemerintah tidak bisa berdiri sendiri," ujar Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa (22/3).
Dengan demikian, lanjut JK, sudah saatnya Indonesia tidak fokus pada besaran anggaran yang dikeluarkan pemerintah setiap tahunnya namun lebih melihat efektifitas anggarannya. Karenanya, ia berharap Kementerian dan Lembaga Negara bisa memperkecil porsi anggaran operasional dan memperbesar anggaran belanja modal.
"Yang penting bagaimana anggaran itu sendiri meng-create pembangunan yang lebih tinggi, bukan hanya angka anggarannya saja yang lebih tinggi. Jadi setiap anggaran harus punya tujuan dan targetnya, sehingga jangan cari programnya apa, tapi proyeknya untuk apa," katanya.
Selain itu, ia juga berharap pertumbuhan anggaran operasional pemerintah nantinya bisa lebih rendah dari anggaran belanja modal yang justru bisa mendapatkan multiplier effect. "Karena di sini pemerintah bertugas di samping menggerakkan anggaran juga menggerakkan masyarakat dan pengusaha dalam membangun," jelasnya.
Sebagai informasi, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penyesuaian (APBNP) 2015 tercatat sebesar Rp 1.235,8 triliun atau 95,5 persen dari Rp 1.294 triliun. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan belanja pemerintah tahun 2015 masing-masing tercatat sebesar 5,38 persen di mana angka itu lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 sebesar 1,16 persen.
Kendati demikian, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2015 masih didominasi oleh konsumsi masyarakat dengan besaran 55,92 persen dari total PDB sebesar Rp 11.540,8 triliun. (ags/gen)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK