Kebut Proyek Kereta Cepat, Jokowi Siap Revisi Regulasi
Diemas Kresna Duta | CNN Indonesia
Rabu, 30 Mar 2016 07:04 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana merevisi sejumlah aturan guna merealisasikan megaproyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) lebih cepat dari target semula di 2018.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, satu beleid yang akan direvisi ialah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
"Nantinya ada perubahan Perpres karena dalam Perpres itu yang diatur hanya BUMN. Sementara yang bekerja nanti sepenuhnya dalam 8 trase di Jakarta adalah Jakpro atau BUMD. Jadi memang harus ada perubahan perpres dalam penyebutan BUMN menjadi BUMD," ujar Pramono usai menghadiri rapat terbatas di Istana Negara, kemarin.
Mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini menambahkan, perubahan ketetapan di dalam Perpres 99 diperlukan demi menjamin kepastian hukum kepada pihak yang akan melaksanakan pembangunan proyek tersebut.
Selain itu, Pramono bilang perubahan beleid ini juga dilakukan demi meminimalisir adanya problematika hukum di dalam merealisasikan proyek LRT yang ditargetkan bisa rampung sebelum perhelatan Asean Games 2018.
"Mudah-mudahan maret selesai (sehingga) April atau Mei bisa digunakan untuk tes dan secara komersial bisa dilakukan pada 3-4 bulan sebelum penyelenggaraan," tuturnya.
Pada kesempatan berbeda, Gubernur DKI Jakarta Basuki Thahja Purnama menargetkan pengerjaan proyek LRT bisa kembali dimulai Juni ini.
Meski terlambat, Ahok begitu Basuki dipanggil optimistis proyek ini bisa rampung sesuai jadwal.
"Rp4 triliun sudah kita serahkan pada Jakpro dan Wijaya Karya dan mereka sudah komitmen bekerjasama kita. Dia akan sediakan Rp1 triliun ditambah Adhi Karya, saya pikir bisa terkumpul untuk menyelesaikan dari Depo," imbuh Ahok.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pembangunan kereta ringan LRT di Jakarta, Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek), Palembang dan Bandung Raya dipercepat karena rapat tentang itu sudah sering dilakukan.
"Yang Jabodetabek sudah dimulai. Palembang sudah dimulai. Jakarta sudah," kata Jokowi saat membuka rapat kabinet terbatas tentang percepatan pembangunan LRT dalam rangka Asian Games ke 18 tahun 2018 di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Pangkas Kerugian
Mantan Gubernur DKI Jakarta juga mengatakan, dengan akan adanya kereta cepat Bandung-Jakarta maka diharapkan nantinya akan ada integrasi antara mass rapid transit (kereta bawah tanah), busway, kereta bandara, kereta komuter dan kereta cepat.
Ia mengatakan integrasi angkutan berbasis rel itu akan mengurangi kemacetan di kota besar.
Menurut dia, kemacetan di Jakarta telah menyebabkan kerugian Rp28 triliun per tahun, sedangkan kemacetan Jakarta-Bandung menyebabkan kerugian Rp7 triliun per tahun.
"Ini yang akan kita hilangkan. Tiap tahun negara kehilangan Rp35 triliun. Ini tiap tahun. Ini mutlak dilakukan pembangunan (kereta) agar uang tidak hilang percuma karena macet," katanya.
Selain itu, Joko Widodo meminta agar angkutan umum berbasis rel juga terintegrasi dengan bandara termasuk yang ada di Jakarta.
"Saya ingin semua terintegrasi dengan bandara. Di Palembang sudah terintegrasi. Di Jakarta gimana? Apa sebaiknya LRT ke sana atau kereta cepat yang ke sana. Semua ada hitung-hitungannya," katanya.
Ia mengatakan percepatan LRT dan kereta itu akan bisa menjadi alternatif transportasi massal di Jakarta, Jabodetabek, Bandung dan Pelembang.
"Percepatan ini untuk Asian Games 2018. Kita harapkan bisa selesai semua," katanya.
Dia berharap semua masalah terkait LRT atau kereta dapat segera diselesaikan baik menyangkut jalur, teknis, pembiayaan, sumber daya manusia, perizinan dan tata ruang.
"Jalur MRT dan LRT harus terintegrasi. Kita ingin efisien dan produktif," katanya. (gen)
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, satu beleid yang akan direvisi ialah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
"Nantinya ada perubahan Perpres karena dalam Perpres itu yang diatur hanya BUMN. Sementara yang bekerja nanti sepenuhnya dalam 8 trase di Jakarta adalah Jakpro atau BUMD. Jadi memang harus ada perubahan perpres dalam penyebutan BUMN menjadi BUMD," ujar Pramono usai menghadiri rapat terbatas di Istana Negara, kemarin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Pramono bilang perubahan beleid ini juga dilakukan demi meminimalisir adanya problematika hukum di dalam merealisasikan proyek LRT yang ditargetkan bisa rampung sebelum perhelatan Asean Games 2018.
Pada kesempatan berbeda, Gubernur DKI Jakarta Basuki Thahja Purnama menargetkan pengerjaan proyek LRT bisa kembali dimulai Juni ini.
Meski terlambat, Ahok begitu Basuki dipanggil optimistis proyek ini bisa rampung sesuai jadwal.
"Rp4 triliun sudah kita serahkan pada Jakpro dan Wijaya Karya dan mereka sudah komitmen bekerjasama kita. Dia akan sediakan Rp1 triliun ditambah Adhi Karya, saya pikir bisa terkumpul untuk menyelesaikan dari Depo," imbuh Ahok.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pembangunan kereta ringan LRT di Jakarta, Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek), Palembang dan Bandung Raya dipercepat karena rapat tentang itu sudah sering dilakukan.
"Yang Jabodetabek sudah dimulai. Palembang sudah dimulai. Jakarta sudah," kata Jokowi saat membuka rapat kabinet terbatas tentang percepatan pembangunan LRT dalam rangka Asian Games ke 18 tahun 2018 di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Pangkas Kerugian
Mantan Gubernur DKI Jakarta juga mengatakan, dengan akan adanya kereta cepat Bandung-Jakarta maka diharapkan nantinya akan ada integrasi antara mass rapid transit (kereta bawah tanah), busway, kereta bandara, kereta komuter dan kereta cepat.
Ia mengatakan integrasi angkutan berbasis rel itu akan mengurangi kemacetan di kota besar.
Menurut dia, kemacetan di Jakarta telah menyebabkan kerugian Rp28 triliun per tahun, sedangkan kemacetan Jakarta-Bandung menyebabkan kerugian Rp7 triliun per tahun.
"Ini yang akan kita hilangkan. Tiap tahun negara kehilangan Rp35 triliun. Ini tiap tahun. Ini mutlak dilakukan pembangunan (kereta) agar uang tidak hilang percuma karena macet," katanya.
Selain itu, Joko Widodo meminta agar angkutan umum berbasis rel juga terintegrasi dengan bandara termasuk yang ada di Jakarta.
Ia mengatakan percepatan LRT dan kereta itu akan bisa menjadi alternatif transportasi massal di Jakarta, Jabodetabek, Bandung dan Pelembang.
"Percepatan ini untuk Asian Games 2018. Kita harapkan bisa selesai semua," katanya.
Dia berharap semua masalah terkait LRT atau kereta dapat segera diselesaikan baik menyangkut jalur, teknis, pembiayaan, sumber daya manusia, perizinan dan tata ruang.
"Jalur MRT dan LRT harus terintegrasi. Kita ingin efisien dan produktif," katanya. (gen)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK