Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana pengembangan wilayah kerja (blok) gas alam Masela di Provinsi Maluku memasuki babak baru.
Usai diputuskan akan menggunakan skema darat (onshore) untuk pembangunan fasilitas pengolahan gasnya, kali ini perusahaan dengan hak partisipasi (
participating interest/PI) terbanyak Inpex Corporation mulai 'membuka pintu' bagi PT Pertamina (Persero) untuk masuk ke dalam
join venture blok Masela yang saat ini juga diisi perusahaan gas asal Belanda, Shell Upstream Overseas Services.
"Soal Pertamina, nantinya
business to business," ujar Communication and Relations Manager Inpex, Usman Slamet kepada CNN Indonesia, Senin (4/4).
Seperti diketahui, mendekati keputusan mengenai skema pembangunan fasilitas pengolahan gas blok Masela beberapa waktu lalu Pertamina secara masif mengutarakan minatnya untuk mengantongi 25 persen PI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahkan, perusahaan minyak dan gas bumi pelat merah ini tercatat sudah lebih dari dua kali bertemu Presiden Joko Widodo agar diizinkan bisa mengelola blok bersama Inpex dan Shell.
Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengaku telah memasukkan blok yang ditaksir memiliki cadangan gas sebanyak 10,7 juta kaki kubik (TCF) itu dalam daftar wilayah kerja migas yang incar.
Sebagai strategi atas rencana perseroan, Dwi mengatakan pihaknya akan menyiapkan sejumlah mekanisme pendanaan untuk mengempit PI, berikut teknis mengenai pembukaan
data room blok Masela.
Sebab, jika dikembangkan menggunakan skema onshore dengan nilai investasi sebanyak US$19 miliar maka Pertamina harus merogoh modal sedikitnya US$4,75 miliar.
"
Kami siap ambil posisi paling tidak sampai 25 persen," tutur Dwi beberapa waktu lalu.
Buka Diskusi
Di tengah rencana masuknya Pertamina dalam join venture Blok Masela, Usman bilang hari ini Inpex telah menerima surat pernyataan resmi dari pemerintah perihal keputusan penggunaan skema onshore dalam pembangunan fasilitas liquifikasi gas bumi (LNG).
Meski irit bicara mengenai isi suratnya, Usman menerangkan bahwa pihaknya akan berhati-hati dalam menyikapi keputusan investasi fasilitas LNG Onshore yang ditaksir bisa mencapai US$19 miliar.
"Ini proyek hulu migas dengan investasi besar dan tingkat kerumitan serta risiko tinggi. Tentunya semua harus dikerjakan dengan hati hati," tuturnya.
Berangkat dari hal tersebut, Inpex juga bakal kembali membuka diskusi dengan sejumlah pihak guna menyusun revisi atas plan of development (POD) fasilitas pengolahan LNG dengan kapasitas 7,5 juta metrik ton per tahun (MTPA).
"Kita tentunya sebagai mitra pemerintah Indonesia dan sebagai KKKS (kontaktor kontrak kerja sama) di bawah naungan SKK Migasharus mempelajari secara seksama keputusan yang sudah dibuat oleh pemerintah kan. Jadi selama proses kajian dan nantinya memasukkan POD yang baru harus banyak dialog dan diskusi dengan pemerintah," tandas Usman.
(dim)