SKK Migas Minta Masyarakat Maluku Tak Rebutan Lahan di Masela

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Kamis, 24/03/2016 18:52 WIB
SKK Migas Minta Masyarakat Maluku Tak Rebutan Lahan di Masela Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi (kiri) mengikuti rapat dengar pendapat dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membahas pembangunan Blok Masela di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (7/3). (Antara Foto/Yudhi Mahatma)
Jakarta, CNN Indonesia -- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) meminta masyarakat Maluku tidak berebut lahan di calon lokasi pembangunan kilang pengolahan gas Blok Masela pasca diputuskannya pengemabngan proyek regasifikasi di darat (on-shore).

"Mengenai lokasi on-shore-nya itu di pulau mana, kami mohon kawan-kawan dari Maluku tidak usah berebut (pembangunan) ini di Pulau Selaru, Pulau Babar ataupun  (Pulau) Aru," tutur Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi di Kantor SKK Migas, Jakarta, Kamis(24/3).

Penentuan lokasi, menurut Amien, akan diperhitungkan oleh kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) yakni Inpex Corporation. Untuk itu, Inpex akan merevisi rencana pengembangan (Plan of Development/PoD) sesuai dengan skema pengembangan fasilitas Liquified Natural Gas (LNG) di darat.


“Jadi biarkan kontraktor ini menghitung sendiri, menganalisa sendiri untuk menemukan, dan menentukan yang terbaik itu lokasinya di mana,” ujar Amien.


Amien menyebutkan beberapa pertimbangan yang akan digunakan Inpex antara lain ketersedian lahan dan kedalaman dasar laut (batimetri) untuk pengembangan pelabuhan. Selain itu, meskipun di bangun di darat, proyek ini tetap membutuhkan kapal produksi, penyimpanan, dan pengangkutan terapung (floating production storage and offloading/FPSO) yang cukup besar.

“Kalau kapal yang cukup besar itu pasti orangnya banyak juga di situ. Nah orangnya ini juga butuh supply makanan juga. Jadi akan perlu juga logistic based yang ada di darat untuk menyuplai ke sana (kapal FSPO),” ujarnya.

Setelah Inpex rampung merevisi perhitungan nilai proyek dan tata waktu, SKK Migas akan melakukan pengkajian (review) lanjutan. “Kalau semuanya oke, SKK akan menyetujui untuk direkomendasikan ke Menteri (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral),” ujarnya.


Amien tidak memberikan tenggat waktu pada Inpex untuk menyerahkan revisi PoD. Namun, lanjut Amien, apabila Inpex lama menyerahkan revisi perhitungannya maka nilai keekonomian bisa berkurang.

“Mereka (Inpex) juga tahu bahwa semakin mundur (penyerahan), keekonomian semakin turun,” ujarnya. (ags/ags)