SKK Setujui Pengembangan 18 Lapangan Migas Senilai US$1,49 M

Jakarta, CNN Indonesia -- Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyetujui 18 rencana pengembangan lapangan migas selama periode Januari-April 2016.

“Total investasinya sekitar US$1,49 miliar atau Rp19,5 triliun,” kata Kepala Humas SKK Migas Taslim Z. Yunus di Jakarta, Minggu (8/5).

Taslim menjelaskan rencana pengembangan lapangan tersebut meliputi plan of development (PoD), plan of further development (PoFD), dan put on production (PoP).

Menurutnya kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) setiap lapangan yang dikelolanya memasang target mulai produksi (onstream) yang berbeda-beda. Kesanggupan produksi paling cepat akan dilakukan tahun ini, sementara yang paling lama dimulai pada 2020.

Sementara dari lokasi lapangan, sebanyak 16 lapangan diantaranya berada di wilayah Barat, dan dua sisanya di wilayah Timur.

“Hal ini menunjukkan di wilayah Timur masih belum banyak dilakukan kegiatan. Padahal, potensi di Timur sangat besar,” kata dia.

Pilihan Redaksi Harga Lemah, Lelang Blok Migas Nihil Pemenang Saudi Aramco dan Rosneft Calon Kuat Pemenang Kilang Tuban Jual Gas Di Dalam Negeri, Pemerintah Kasih Insentif Fiskal

Tambah Produksi

Apabila ke-18 lapangan tersebut sudah mulai berproduksi penuh, Taslim memperkirakan kumulatif produksi minyak dan kondensat Indonesia akan bertambah sebanyak 45 juta barel. Sementara, produksi gas bumi diperkirakan sebanyak 271 miliar kaki kubik (BCF).

“Akumulasi penerimaan negara dari produksi migas lapangan-lapangan tersebut mencapai US$3,01 miliar atau Rp39,2 triliun. Jumlah tersebut tidak termasuk dampak berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian yang muncul karena proyek-proyek itu. Porsi bagian negara dari penerimaan bruto rata-rata lebih dari 60 persen,” katanya.

Taslim menambahkan, SKK Migas terus berupaya mempercepat persetujuan-persetujuan yang menjadi kewenangannya. Di tengah rendah harga minyak dunia, SKK Migas mendorong kontraktor kontrak kerja sama (Kontraktor KKS) untuk melakukan efisiensi program dengan menjadikan kegiatan penambahan cadangan dan produksi migas sebagai prioritas.

Pernyataan SKK Migas tersebut berbanding terbalik dengan informasi yang diberikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait rendahnya harga minyak dunia saat ini.

Kementerian ESDM menyebut sebanyak 11 wilayah kerja migas telah dikembalikan oleh KKKS pemilik hak kelola kepada pemerintah sepanjang kuartal I 2016.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan harga minyak yang rendah menyebabkan penerimaan sebagian besar KKKS berkurang. Sehingga, perusahaan minyak mengaku kekurangan dana untuk melakukan eksplorasi.

Selain itu, lelang delapan blok migas yang ditawarkan Kementerian ESDM juga tidak diminati perusahaan migas.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM Sujatmiko mengatakan tidak adanya pemenang lelang tersebut disebabkan oleh kondisi harga minyak yang rendah.

"Dengan kondisi harga minyak yang rendah, syarat dan ketentuan yang ditawarkan pemerintah belum memenuhi keekonomian calon peserta lelang," katanya.

Ia menjelaskan, pada lelang tersebut ditawarkan dua blok migas melalui skema penawaran langsung yakni West Berau di lepas pantai Papua Barat dan Southwest Bengara di daratan Kalimantan Timur. Sujatmiko menyatakan wilayah kerja tersebut merupakan hasil studi bersama.

Selain itu, lanjutnya, ditawarkan enam blok baru melalui mekanisme reguler yaitu Rupat Labuhan di lepas pantai Riau dan Sumatera Utara, Nibung di daratan Riau dan Jambi, West Asri di lepas pantai Lampung, Oti di lepas pantai Kalimantan Timur, North Adang di lepas pantai Kalimantan Timur, dan Kasuri II di daratan Papua.

Menurut Sujatmiko, untuk blok penawaran langsung, sampai batas akhir pemasukan pada 26 Oktober 2015, tidak ada peserta lelang. Hal itu terjadi meskipun terdapat peminat yang mengakses data dan "bid document".

(gen)