RI jadi Penerbit Surat Utang Syariah Valas Terbesar di Dunia

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menilai Indonesia merupakan penerbit surat utang negara berbasis syariah berdenominasi dolar AS terbesar di dunia.

Kementerian Keuangan mencatat, sejak 2008 hingga 10 Mei 2016, total sukuk negara yang telah dilelang pemerintah mencapai US$38 miliar atau setara dengan Rp503 triliun. Namun, nilai outstanding-nya saat ini sebesar US$29 miliar atau sekitar Rp380 triliun.

“Nilai outstanding sukuk negara berkontribusi terhadap 15 persen dari total utang pemerintah,” tutur Menkeu pada Sidang Tahunan Islamic Development Bank (IDB) ke-41 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (17/5).

Menurutnya, pemerintah menerbitkan sukuk negara dalam dua denominasi mata uang. Varian pertama dalam basis rupiah yang diperuntukan bagi investor domestik dan. Sementara untuk investor global, sukuk negara dilelang dalam denominasi dolar Amerika Serikat (AS).

“Terhadap sukuk berdenominasi dolar, Indonesia adalah penerbit terbesar di dunia dari total nilai yang telah diterbitkan dan outstanding-nya saat ini,” ujar Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini.

Sejak diterbitkan pertama kali pada 2009, Bambang mengatakan nilai sukuk global telah mencapai US$10,15 miliar, dengan nilai outstanding saat ini sebesar US$9,5 miliar.

“Terakhir kali kami menerbitkan sukuk berdenominasi dolar AS, pada Maret lalu, kami menerima sambutan yang sangat baik dari investor. Dari US$2,5 triliun yang diterbitkan, total pesanan mencapai US$8,6 miliar atau sekitar 3,5 kali lipatnya,” ujarnya.

Bambang menambahkan, sejak 2012 pemerintah mulai fokus pada penerbitas sukuk negara untuk membiayai proyek infrastruktur pemerintah,  seperti pembangunan jalan kereta api, jalan tol, dan jembatan. Hal ini dinilainya lebih menguntungkan karena menambah variasi sumber pembiayaan APBN.

Pilihan Redaksi Sukuk Global Laku Keras, Penawaran Masuk Tembus US$8 Miliar Incar Dana Repatriasi Rp100 T, Pemerintah Tawarkan Obligasi Industri Keuangan Syariah Belum Optimal Dukung Pembangunan

Selain itu, lanjutnya, pembiayaan sukuk juga memberikan kepastian pembiayaan bagi terlaksananya pembangunan proyek infrastruktur dan memberikan jaminan atas efektivitas pembiayaan sukuk.

Lebih lanjut, kata Bambang, penerbitan sukuk untuk membiayai proyek sejalan dengan prioritas pemerintah saat ini yang ingin mempercepat pembangunan.

"Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 diperkirakan kebutuhan untuk membiayai proyek infrastruktur nasional mencapai US$5 ribu triliun di mana 45 persen diantaranya bisa disokong oleh anggaran pemerintah pusat dan daerah," ujarnya. (ags/gen)