Kinerja Pajak Memble, Bank Dunia Suntik Tonikum US$400 juta

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Rabu, 01/06/2016 17:56 WIB
Kinerja Pajak Memble, Bank Dunia Suntik Tonikum US$400 juta Rasio pendapatan terhadap PDB Indonesia hanya menyentuh angka 13,1 persen pada 2015. Begitu juga dengan rasio pajak terhadap PDB hanya sebesar 10,8 persen. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A).
Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Dunia menyetujui pinjaman Reformasi Fiskal Kebijakan Pembangunan (Fiscal Reform Development Policy Loan) sebesar US$400 juta untuk meningkatkan pendapatan pajak dan memperkuat mutu belanja Pemerintah Indonesia.

Rodrigo Chaves, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia menjelaskan utang tersebut akan diberikan guna mendukung upaya pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) melakukan reformasi kebijakan demi meningkatkan pendapatan dan belanja negara.

Chaves mencatat, dibanding negara berkembang lainnya, rasio pendapatan terhadap PDB Indonesia termasuk yang terendah karena hanya menyentuh angka 13,1 persen pada 2015. Begitu juga dengan rasio pajak terhadap PDB yang hanya menyenggol 10,8 persen.


“Pengumpulan pendapatan pajak di Indonesia saat ini diperkirakan hanya setengah dari potensi pajak yang ada. Akibatnya anggaran belanja negara kurang mampu menopang rencana pembangunan di Indonesia,” jelas Chaves dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (1/6).

Kurangnya penerimaan negara yang bisa digunakan untuk membangun infrastruktur mengakibatkan defisit besar yang mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut juga membuat pemerintah Indonesia terpaksa mengurangi belanja untuk layanan kesehatan dan program perlindungan sosial yang meningkatkan kerentanan terhadap peningkatan angka masyarakat miskin.

Chaves menjelaskan melalui program Fiscal Reform Development Policy Loan, pemerintah diharapkan bisa memperbaiki komposisi dan lebih efisien dalam belanja. Sekaligus memperbanyak potensi penerimaan melalui perluasan basis pajak.

“Pemungutan pajak yang lebih banyak memerlukan usaha yang lebih intensif, jelas dan berkesinambungan di area kebijakan pendapatan dan administrasi. Ini tidak mudah, namun penting dilaksanakan karena berkurangnya pendapatan akibat jatuhnya harga komoditas,” kata Ndiame Diop, Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia. (gen)