Mendag dan Kepala BKPM Jadi 'Jubir' Satgas Paket Ekonomi
Yuliyanna Fauzi | CNN Indonesia
Selasa, 28 Jun 2016 14:15 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi yang baru diresmikan, akan memiliki beberapa kelompok kerja yang salah satunya bertugas melakukan sosialisasi paket kebijakan ekonomi.
Seperti diketahui satgas tersebut baru saja diresmikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Rapat Paripurna bersama sejumlah menteri, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM, dan lainnya.
Usai diresmikan, Satgas Paket Kebijakan ini nantinya akan berfungsi sebagai tim evaluasi dari empat kelompok kerja (pokja) yang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan paket kebijakan ekonomi.
Salah satu pokja, yakni pokja I yang membidangi Kampanye dan Diseminasi Kebijakan menunjuk Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong sebagai ketua dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani sebagai wakil ketua.
"Saya ditunjuk Pak Menko dan pimpinan Satgas sebagai ketua pokja I berdampingan dengan Kepala BKPM sebagai wakilnya," kata Thomas usai rapat paripurna, Selasa (28/6).
Sesuai bidang pokja I, Thomas dan Franky akan melakukan komunikasi publik guna menyebarkan informasi dan sosialisasi dari seluruh paket kebijakan ekonomi.
"Tidak ada gunanya banting tulang, siang, malam, kalau pelakunya tidak mengetahui apa isi paket. Jadi tugasnya diseminasi dan komunikasi guna memastikan stakeholder mengerti semua apa isi dan makna paket kebijakan ekonomi ini," ujar Thomas.
Thomas menyatakan, Ia bersama pokja I akan menerapkan empat asas komunikasi, yakni jujur, singkat, konstruktif, dan naratif dalam melakukan sosialisasi dan kampanye paket kebijakan.
"Jujur, kami ingin menyampaikan apa adanya, tidak hanya menjual yang cantik-cantik saja. Singkat. Birokrat cenderung dikenal dengan bertele-tele tapi kita pakai ilmu marketing sehingga segalanya harus singkat."
"Konstruktif, sebisa mungkin segala kendala kita temukan solusinya. Terakhir naratif. Hemat kami, inti dan maksud dari reformasi perekonomian ini paling ampuh diilustrasikan dengan kisah, seperti instruksi Presiden, harus disampaikan narasinya," papar Thomas.
Tak hanya itu, Thomas bilang, pokja I telah memetakan target audiensi dari sosialisasi dan kampanye paket kebijakan ekonomi ini, yakni mulai dari internal pemerintah, kalangan khusus, masyarakat domestik hingga masyarakat internasional.
"Internal pemerintah. Di pusat, Pemda, hingga eselon III, ini agar tidak ada miskomunikasi mengenai program reformasi perekonomian ini. Kalangan khusus, yaitu asosiasi, kadin, Apindo, dan asosiasi per industri, akademisi dan pakar.
"Untuk masyarakat domestik, ini kami tuju melalui kerja sama dengan tim pers. Juga masyarakat internasional, yakni investor internasional yang berkaitan dengan investasi, perdagangan, pariwisata," jelas Thomas.
Untuk pencapaian target audiensi kalangan khusus, Thomas mencontohkan bahwa pokja I akan bekerja sama dengan lembaga keuangan yang kerap menerbitkan laporan mengenai perekonomian Indonesia. Selain itu, juga bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, termasuk lembaga wakil pokja I, BKPM.
Sedangkan untuk target masyarakat internasional, Thomas akan melakukan kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk mendapatkan akses atau jaringan Duta Besar mancanegara di Jakarta, termasuk kerja sama dengan Kantor Berita Republik Indonesia (KBRI) di mancanegara.
Selain pokja I, terdapat tiga pokja lainnya, yakni pokja II membidangi Percepatan dan Penuntasan Regulasi, pokja III membidangi Evaluasi dan Analisa Dampak, dan pokja IV yang membidangi Penanganan dan Penyelesaian Kasus.
Ke depannya, keempat pokja ini akan melaksanakan rapat evaluasi yang dipimpin Satgas Paket Kebijakan setiap minggu di hari Selasa guna membahas keseluruhan progres dari masing-masing pokja.
Adapun Satgas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi dipimpin oleh Menko Darmin dengan dibantu oleh tiga wakil ketua, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofyan Wanandi. (gir/gen)
Seperti diketahui satgas tersebut baru saja diresmikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Rapat Paripurna bersama sejumlah menteri, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM, dan lainnya.
Usai diresmikan, Satgas Paket Kebijakan ini nantinya akan berfungsi sebagai tim evaluasi dari empat kelompok kerja (pokja) yang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan paket kebijakan ekonomi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya ditunjuk Pak Menko dan pimpinan Satgas sebagai ketua pokja I berdampingan dengan Kepala BKPM sebagai wakilnya," kata Thomas usai rapat paripurna, Selasa (28/6).
"Tidak ada gunanya banting tulang, siang, malam, kalau pelakunya tidak mengetahui apa isi paket. Jadi tugasnya diseminasi dan komunikasi guna memastikan stakeholder mengerti semua apa isi dan makna paket kebijakan ekonomi ini," ujar Thomas.
Thomas menyatakan, Ia bersama pokja I akan menerapkan empat asas komunikasi, yakni jujur, singkat, konstruktif, dan naratif dalam melakukan sosialisasi dan kampanye paket kebijakan.
"Jujur, kami ingin menyampaikan apa adanya, tidak hanya menjual yang cantik-cantik saja. Singkat. Birokrat cenderung dikenal dengan bertele-tele tapi kita pakai ilmu marketing sehingga segalanya harus singkat."
"Konstruktif, sebisa mungkin segala kendala kita temukan solusinya. Terakhir naratif. Hemat kami, inti dan maksud dari reformasi perekonomian ini paling ampuh diilustrasikan dengan kisah, seperti instruksi Presiden, harus disampaikan narasinya," papar Thomas.
Tak hanya itu, Thomas bilang, pokja I telah memetakan target audiensi dari sosialisasi dan kampanye paket kebijakan ekonomi ini, yakni mulai dari internal pemerintah, kalangan khusus, masyarakat domestik hingga masyarakat internasional.
"Internal pemerintah. Di pusat, Pemda, hingga eselon III, ini agar tidak ada miskomunikasi mengenai program reformasi perekonomian ini. Kalangan khusus, yaitu asosiasi, kadin, Apindo, dan asosiasi per industri, akademisi dan pakar.
"Untuk masyarakat domestik, ini kami tuju melalui kerja sama dengan tim pers. Juga masyarakat internasional, yakni investor internasional yang berkaitan dengan investasi, perdagangan, pariwisata," jelas Thomas.
Untuk pencapaian target audiensi kalangan khusus, Thomas mencontohkan bahwa pokja I akan bekerja sama dengan lembaga keuangan yang kerap menerbitkan laporan mengenai perekonomian Indonesia. Selain itu, juga bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, termasuk lembaga wakil pokja I, BKPM.
Sedangkan untuk target masyarakat internasional, Thomas akan melakukan kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk mendapatkan akses atau jaringan Duta Besar mancanegara di Jakarta, termasuk kerja sama dengan Kantor Berita Republik Indonesia (KBRI) di mancanegara.
Selain pokja I, terdapat tiga pokja lainnya, yakni pokja II membidangi Percepatan dan Penuntasan Regulasi, pokja III membidangi Evaluasi dan Analisa Dampak, dan pokja IV yang membidangi Penanganan dan Penyelesaian Kasus.
Adapun Satgas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi dipimpin oleh Menko Darmin dengan dibantu oleh tiga wakil ketua, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofyan Wanandi. (gir/gen)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK