Jokowi Tak Mau Dana Repatriasi Dipendam Lama di Pasar Modal

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap dana hasil repatriasi program amnesti pajak (tax amnesty) bisa segera dialihkan oleh manajer investasi ke dalam bentuk investasi langsung, dibandingkan lama mengendap di instrumen investasi portofolio.

"Akan lebih baik kalau di portofolio sementara saja. Segera masukkan ke investasi langsung karena kami sedang gencar-gencarnya membangun infrastruktur," tutur Jokowi saat melakukan sosialisasi tahap akhir tax amnesty didepan anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Senin (1/8).

Jokowi menuturkan, proyek-proyek infrastruktur yang bisa memanfaatkan dana repatriasi antara lain pembangunan pembangkit listrik, pelabuhan, jalan tol, bandara, jalur kereta api hingga penyediaan layanan transportasi massal seperti Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta.

Selain itu, aset repatriasi juga bisa ditempatkan ke industri manufaktur yang menyerap banyak tenaga kerja seperti industri otomotif, garmen atau tekstil.

"Ditempatkan di sini lebih baik karena menyangkut tenaga kerja yang banyak," ujarnya.

Ia menuturkan aturan teknis pengalihan aset repatriasi ke investasi langsung saat ini masih digodok oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Rencananya, aturan tersebut terbit minggu ini.

Acara sosialisasi dihadiri sekitar sepuluh ribu wajib pajak (WP) yang berasal dari kalangan dunia usaha, meliputi pelaku industri padat modal dan padat karya, industri jasa, pedagang besar menengah dan kecil, serta masyarakat umum.

Selama acara berlangsung terlihat antusiasme dari WP untuk mendengarkan penjelasan langsung dari Jokowi. Hal itu terlihat dari ratusan WP yang rela berdiri di barisan belakang karena tidak mendapatkan tempat duduk.

Pilihan Redaksi Pelaku Pasar Menanti Revisi Fiskal Menkeu Sri Mulyani Besok Pemerintah Tambah Utang Rp12 Triliun Lewat SUN Pemerintah Libatkan 77 Bank Persepsi Tax Amnesty

Dalam acara ini, peserta sosialisasi bisa menanyakan berbagai aspek penting dari amnesti pajak, termasuk kepastian hukum atas kerahasiaan data subjek amnesti pajak dan kesiapan petugas pajak di Kantor Pelayanan Pajak untuk memberikan pelayanan. Hal itu dilakukan agar tidak ada distorsi implementasi dari kebijakan amnesti pajak.

Turut hadir dalam acara sosialisasi ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Ketua Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tito Karnavian, dan Jaksa Agung HM Prasetyo.

Sementara itu, Kepala Kantor Bank Indonesia (BI) DKI Jakarta Doni P. Joewono menyatakan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah meminta bank sentral membantu penyerapan dana repatriasi hasil pengampunan pajak oleh badan usaha milik daerah (BUMD) di sektor infrastruktur.

“Pak Gubernur minta PT Jakarta Propertindo (Jakpro) bisa memanfaatkan dana repatriasi di bank dengan bunga yang rendah untuk membangun infrastruktur di Jakarta,” kata Doni.

Ia menuturkan, dana repatriasi akan membuat kas bank meningkat sehingga bunga bank bisa menjadi rendah. Bunga yang rendah dapat dimanfaatkan oleh Jakpro untuk membangun infrastruktur.

“Bank DKI juga diharapkan bisa mengeluarkan obligasi daerah agar langsung bisa menyerap dana repatriasi tersebut. Hal ini bertujuan agar pertumbuhan ekonomi terus tumbuh,” jelasnya menirukan Ahok. (gen)