Herry Sidharta, Direktur Bisnis Banking I BNI mengaku, siap mengejar target penyaluran kredit korporasi Rp194 triliun hingga akhir tahun nanti. "Kami optimistis, karena sekarang sudah Rp170 triliun. Berarti, tinggal Rp24 triliun. Itu bisa untuk kejar satu atau dua proyek lagi," tutur Herry kepada CNNIndonesia.com, Rabu malam (3/8).
Adapun dari keseluruhan kredit korporasi, BNI banyak mendanai proyek-proyek perusahaan pelat merah atau Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) di sektor infrastruktur, seperti proyek pembangunan jalan tol, dan proyek pembangunan pembangkit listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Herry, untuk proyek jalan tol, beberapa proyek yang telah mendapat kucuran kredit BNI, antara lain proyek jalan tol bersama Jasa Marga Group dan Waskita.
Herry mengungkapkan, perseroan serius mengucurkan kredit korporasi sektor infrastruktur karena melimpahnya proyek di sektor ini. Apalagi, pemerintah tengah menggencarkan pembangunan infrastruktur di segala bidang.
"Kami memang fokus untuk proyek infrastruktur BUMN. Pemerintah sebenarnya tidak mendorong, tetapi kami sendiri yang gencar ingin masuk. Justru kalau kami tidak masuk, sayang sekali, ini peluang bagus," ujar Herry.
Lihat juga:Perbankan Pasang Strategi Tekan Kredit Macet |
Dari sisi kredit bermasalah, BNI mencatat, secara keseluruhan, rasio (nonperforming loan/NPL) perseroan naik mencapai 3 persen per Juni 2016. Kenaikan NPL banyak dipengaruhi oleh penurunan harga minyak. "NPL kami banyak di sektor jasa. Begitu harga minyak turun, beberapa kontrak dipotong begitu saja," jelas dia.
Herry menilai, hampir seluruh lapisan, baik usaha kecil, menengah hingga korporasi menyumbang rasio kredit macet. Namun, untuk segmen korporasi, katanya, kontribusinya paling rendah. Diharapkan, rasio NPL akan melorot ke level 2,7 persen hingga akhir tahun nanti.
"Makanya, kami akan lebih cermat melihat gejolak pasar, terlebih yang berpotensi membuat kredit macet. Kami akan segera menangani potensi kredit macet tersebut, upaya restrukturisasi, mana yang memang perlu di-cut," ujarnya. (bir)