Pemerintah Siapkan Kebijakan Repatriasi Khusus Diaspora RI

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah tengah merancang fasilitas khusus bagi diaspora Indonesia yang ingin menempatkan dananya di Tanah Air. Konsep repatriasi tanpa uang tebusan ini akan berupa pelakuan sama bagi warga keturunan Indonesia di luar negeri terkait kepemilikan properti dan berusaha di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, rencana kebijakan repatriasi aset diaspora ini tengah dipersiapkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) III Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi, yang diketuai oleh  Deputi Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara dan Raden Pardede sebagai wakilnya.

Lihat juga: Pemerintah Masih Akan Rilis 20 Paket Kebijakan Ekonomi Lagi

Dalam laporan tertulisnya kepada Presiden Joko Widodo pada awal Agustus 2016, Darmin mengungkapkan maksud dari kebijakan repatriasi aset diaspora Indonesia. Tujuannya adalah," pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri."

Rencana kebijakan diaspora Indonesia ini, kata Darmin, merupakan salah satu dari enam fokus yang diusulkan masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIII. Namun, setelah disaring menjadi dua fokus, kebijakan diaspora ini keluar dari daftar usulan Paket Kebijakan XIII guna dimatangkan lebih lanjut di Pokja III.

Diwawancarai terpisah, Edy Putra Irawady, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian menerangkan, kebijakan diaspora Indonesia ini pada dasarnya menyerupai kebijakan repatriasi aset. Intinya untuk mendorong warga keturunan Indonesia di luar negeri menyimpan uangnya di Tanah Air.

Namun, jelasnya, tidak ada kewajiban bagi diaspora Indonesia untuk beralih status kewarganegaraan.

"Diaspora Indonesia boleh taruh duitnya di sini, terus kita kasih fasilitas. Duitnya boleh pulang, diperlakukan sama, " tuturnya kepada CNNIndonesia.com di kantornya,  Kamis (11/8).

Fasilitasnya banyak, kata Edy Putra. Misalnya, diaspora Indonesia boleh membeli properti di Indonesia dengan status Hak Guna Bangunan.

Lihat juga: Biaya jadi Kendala, 7 Kebijakan E-Commerce Segera Dirilis

Selain itu, lajut Edy, atas usulan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, diaspora Indonesia berhak mendapatkan perlakuan sama dalam hal ketenagakerjaan, imigrasi, dan insentif-insentif lain yang diterima Warga Negara Indonesia (WNI).

"Intinya mirip repatriasi, tapi tanpa ada tebus-tebusan," tegasnya.

Namun, ia belum bisa menegaskan opsi peralihan status kewarganegaraan bagi diaspora Indonesia yang ingin pulang kampung menjadi WNI.

"Kalau kewarganegraaan nanti dulu, mau tetap WNA atau balik ya nanti dulu," tuturnya. (ags/gen)