Pemerintah Masih Akan Rilis 20 Paket Kebijakan Ekonomi Lagi

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) masih akan merilis 20 paket kebijakan ekonomi hingga akhir 2019, yang merupakan turunan dari 14 tema sasaran reformasi struktural ekonomi.

Edy Putra Irawady, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian menuturkan, semua paket itu merupakan bagian dari 32 fokus kebijakan ekonomi yang dirancang tim ekonomi Kabinet Kerja sejak tahun pertama pemerintahan. Puluhan fokus kebijakan itu disusun berdasarkan 20 tema sasaran pembangunan ekonomi.
 
"Sampai saat ini baru 12 fokus atau paket terbit berdasarkan enam tema utama, kurang 20 fokus lagi dari 14 tema. Dan itu tergantung presiden," ujar Edy kepada CNNINdonesia.com di ruang kerjanya, Kamis (11/8).  

Lihat juga: Pemerintah Hapus Batas Minimum Modal Dasar Perseroan Terbatas

Menurutnya, 14 fokus atau sasaran ekonomi yang akan dirilis bertahap dalam 20 paker kebijakan lanjutan terdiri dari:

1. Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
2. E-commerce
3. Pengembangan Industri Pariwisata
4. Pengembangan Industri Perikanan
5. Arbitrase Penanaman Modal
6. Persaingan Usaha
7. Internasionalisasi SNI
8. Pengembangan Kekayaan Intelektual
9. Sistem Logistik Pangan
10. Percepatan Pengembangan Ekonomi Kreatif
11. Peningkatan Ekspor Secara Terpadu
12. Pengembangan Jasa-jasa
13. Deregulasi Ekonomi Daerah
14. Penataan Perizinan dan Pelayanan Publik (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria/NSPK).

Lihat juga: Pemerintah Siapkan 14 Tema Paket Kebijakan Ekonomi Baru

Sementara itu, enam tema atau isu ekonomi yang telah dituangkan dalam 12 paket kebijakan pemerintah sebelumnya meliputi: peningkatan daya saing industri, peningkatan daya beli masyarakat, perluasan investasi, pengembangan ekspor, dan pariwisata.

"Supaya 2019 ekonomi kita tumbuh di atas 7 persen, semua kita beresin dulu," jelas Edy Putra.

Untuk perumahan MBR dan e-commerce, masuk dalam usulan paket kebijakan ekonomi XIII. Namun, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan kemungkinan hanya satu fokus yang akan dipilih presiden untuk dirilis segera. Namun, Darmin enggan memastikan, apakah kebijakan e-commerce atau rumah untuk MBR yang akan diumumkan minggu ini.

Lihat juga: Paling Lambat Pekan Depan, Paket Kebijakan XIII Terbit

"Tergantung Presiden. (Kemungkinan) satu (yang masuk paket kebijakan XIII)," ujar Darmin.  

Berantas Kartel

Terkait dengan isu persaingan usaha, Edy PUtra menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas praktik mafia bisnis atau kartel. Namun, bukan perizinan yang akan diperbanyak, melainkan kuota tarif yang akan membatasi ruang gerak spekulan.

"Intinya kita mau bunuh kartelisasi. Tapi jangan pakai izin-izin lagi lah," katanya.

Sejalan dengan itu, kata Edy, pemerintah juga akan melakukan penataan perizinan dan pelayanan publik. Intinya, izin-izin yang tidak perlu akan dipangkas dan sistem pelayanan publik akan distandarisasi. Kebijakan ini juga terkait dengan upaya singkronisasi regulasi di daerah.

"Fundamentalnya kita benerin. Semua harus pakai standar, tidak perlu pakai izin. Jadi walau ganti pemerintah, ganti menteri atau rezim, standar pelayanan publik tetap,"tuturnya. (ags)