PTSP Belum Optimal, Jokowi Tegaskan Semua Izin Harus di BKPM

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menyoroti efektivitas penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam menjaring investasi. Menurutnya, implementasi pelayanan perizinan terpadu oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu harus dievaluasi dan dibenahi agar investasi bergerak lebih cepat.

Karenanya, ia kembali mendesak seluruh kementerian/lemabga (K/L) yang masih melayani perizinan menyerahkan seluruh kewenangan tersebut kepada BKPM.

Pilihan Redaksi BKPM Tawarkan Investasi KEK ke 130 Perusahaan Jepang Di KEK, Industri Pengolahan Tak Peroleh Tax Holiday Tom Lembong Ungkap Tugas Khusus yang Diberikan Jokowi

"Saya minta sekali lagi kepada seluruh kementerian, penerbitan perizinan dalam penanaman modal (harus) mulai diberikan (ke BKPM). Dan BKPM mulai tarik (kewenangan itu) agar investor tidak keliling di setiap kementerian," kata Jokowi di Kantor Presiden, Selasa (23/8).

Penegasan ulang itu disampaikan Presiden ketika membuka rapat terbatas evaluasi kinerja PTAP.

Menurutnya, kendati investasi meningkat 17,8 persen selama periode 2014-2015, namun PTSP di BKPM tetap harus dievaluasi dan dibenahi agar dapat bergerak lebih cepat.

Mantan Wali Kota Solo ini berkata, PTSP tak hanya memfokuskan perizinan kepada investor, melainkan juga harus memberikan pelayanan cepat, tepat, dan terpadu. Dengan demikian, laju investasi di Indonesia tak terhambat dan investor tak perlu menunggu lama.

Dia juga menekankan pentingnya integrasi PTSP, baik di tingkat pusat maupun di daerah agar pelayanan investasi lebih terkoordinasi dengan baik.

"Terus monitoring terhadap proses-proses investasi yang pernah dilakukan, diidentifikasi, dan dicarikan solusi sehingga tidak ada lagi investor kesulitan proses perizinan," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini. (ags/gen)