Pembahasan RAPBN 2017 Lanjut, Pertumbuhan Ekonomi Diragukan

Safyra Primadhyta | CNN Indonesia
Selasa, 23 Agu 2016 18:33 WIB
Sejumlah fraksi di DPR mengkritik target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen yang diusulkan pemerintah dalam RAPBN 2017.
Sejumlah fraksi di DPR mengkritik target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen yang diusulkan pemerintah dalam RAPBN 2017. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia -- Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan akan melanjutkan pembahasan teknis Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017. Keputusan itu diambil setelah masing-masing fraksi DPR menyampaikan pandangan umumnya.

"RAPBN 2017 akan dibahas lebih lanjut pada tingkat teknis," tutur Ketua DPR Ade Komarudin di tengah rapat paripurna DPR di Gedung DPR, Selasa (23/8).

Beberapa kritik terlontar dari masing-masing fraksi. Anggota fraksi PKS M. Nasir menilai, target pertumbuhan ekonomi tahun depan sebesar 5,3 persen terlalu ambisius. Pasalnya, ekonomi global diperkirakan masih akan melambat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pertumbuhan ekonomi masih terlalu ambisius di tengah perlambatan ekonomi global dan berbagai tantangan yang datang dari luar dan dalam negeri," kata Nasir.

Selain itu, pemerintah juga diminta memperbaiki pengelolaan utang.

Alasannya, selain nominal utang terus bertambah setiap tahun, pemerintah juga harus membayar cicilan bunga utang dalam jumlah yang besar yang membebani APBN.

Hal jtu tercermin dari defisit keseimbangan primer yang diperkirakan melebar tahun depan dari tahun ini sebesar Rp105,5 triliun menjadi Rp111,4 triliun.

"Defisit keseimbangan primer yang juga meningkat dan menandakan bahwa APBN masih belum sehat," ujarnya.

Sementara, fraksi Gerindra menilai pertumbuhan ekonomi yang diasumsikan pemerintah masih di bawah harapan mengingat pemerintah telah mengimplementasikan program pengampunan pajak.

"Pertumbuhan ekonomi cenderung bersifat moderat di mana seharusnya pemerintah lebih optimistis karena ada kebijakan pengampunan pajak," kata Mizar Zahro, pemapar pandangan fraksi Gerindra.

Selanjutnya, Sukiman dari fraksi PAN menilai pemerintah perlu merancang APBN yang surplus untuk mengurangi ketergantungan pada utang.

"Fraksi PAN menginginkan ke depan asumsi defisit tidak disertakan dalam RAPBN, agar nanti kalaupun terjadinya defisit, benar-benar digunakan untuk belanja yang produktif berupa belanja modal dan investasi," jelasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum menanggapi pandangan yang disampaikan seluruh fraksi. Ia menyatakan akan mempelajari lebih lanjut pandangan yang disampaikan oleh seluruh fraksi untuk kemudian dibahas dalam rapat teknis.

"Saya akan mempelajari semua yang disampaikan (fraksi), nantinya sekaligus dibahas," ujar Sri Mulyani usai menghadiri rapat paripurna

Sebagai informasi, pemerintah dalam RAPBN 2017, mengusulkan sejumlah asumsi makro ekonomi antara lain:

- Pertumbuhan ekonomi 5,3 persen
- Inflasi 4 persen
- Bunga Surat Perbendaharaan Negara 3 bulan 5,3 persen
- Nilai tukar rupiah Rp13.300 per dolar
- Harga minyak US$45 per barel
- Lifting minyak sebesar 780 ribu barel per hari
- Lifting gas 1,1 juta barel setara minyak per hari.

Selain itu pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp1.737,6 triliun dan pagu belanja sebesar Rp2.070,5 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran tahun depan diperkirakan mencapai Rp332,8 triliun atau 2,41 persen terhadap Pendapatan Domestik Bruto. (gen)
TOPIK TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER