DPR Beri Enam Syarat untuk Lanjutkan Pembahasan RAPBN 2017
Safyra Primadhyta | CNN Indonesia
Selasa, 30 Agu 2016 08:30 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan enam syarat kepada pemerintah terkait penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017.
Catatan itu disampaikan dalam rapat konsultasi yang dihadiri oleh Ketua DPR Ade Komarudin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta pimpinan Komisi VII dan XI DPR.
"Kami tadi membahas tentang komitmen bersama agar ada clean and good governance dalam APBN. Ada beberapa catatan penting -karena ini rapat konsultasi- yang disepakati bersama tanpa ada complaint," tutur Ade usai menghadiri rapat di Gedung Nusantara III DPR, kemarin.
Ade merinci, pertama, DPR dan pemerintah telah memiliki pemahaman yang sama dalam pembahasan APBN secara prosedural yang sudah ada dasar hukumnya, mulai dari perencanaan, lingkungan pemerintahan sampai pembahasan di DPR.
"Meskipun demikian pertemuan konsultasi dapat menjadi media untuk mengambil kebijakan penting berkaitan dengan APBN,"ujarnya.
Kedua, DPR dan pemerintah secara bersama-sama menciptakan pemerintahan bersih (clean governance) dan tata pemerintahan yang baik (good governance) dalam proses penetapan dan pelaksanaan APBN. DPR juga meminta pemerintah menjalankan anggaran ini dengan menerapkan money follow program.
Ketiga, segala permasalahan dalam pelaksanaan APBN atau bila terjadi miss match dalam transfer daerah harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
"Dalam hal ini, DPR meminta pemerintah melakukan restrukturisasi atau penyesuaian anggaran sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan optimal dan tidak menimbulkan grey area (area abu-abu) dan jelas,"ujarnya.
Berikutnya, DPR menghargai pandangan pemerintah dalam pelaksanaan fungsi DPR sebagai agreagasi demi kepentingan rakyat terutama di daerah pemilihan (dapil). Namun, DPR mengharapkan pemerintah mengakomodasi usulan anggota DPR terutama berkaitan program pembangunan di daerah pemilihan sesuai janji dalam anggota DPR.
Kelima, DPR mengapresiasi kerja-kerja KPK yang mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Pemerintah dalam hal ini harus meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan menjadikannya lebih independen dalam bekerja.
Terakhir, DPR menilai perlu adanya konsultasi lanjutan dengan pemerintah.
Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah menerjemahkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), RPJM dan Nawa Cita menjadi program-program prioritas dengan skema money follow program. Hal itu tertuang dalam RAPBN 2017 yang akan dibahas dengan DPR bulan ini.
"Ini semua disepakati dan sebelum proses itu masih ada ruang untuk memperbaikinya sore ini. BPK bahkan menyampaikan laporan sangat bagus mengenai perbaikan progress anggaran, bahkan dari perencanaan dan penetapan asumsi makro," tutur Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengakui bahwa pemerintah masih perlu memperbaiki proses penetapan penerimaan negara maupun belanja Kementerian/Lembaga dan transfer daerah berdasarkan sisi fungsi anggaran dan peran masing-masing. Dengan demikian, tidak ada anggaran yang abu-abu dan tumpang tindih yang bisa menimbulkan dampak negatif.
"Implikasinya paling sedikit inefisiensi dan paling berat bisa terjadi abuse, korupsi. Hal-hal seperti ini yang ingin kita hindari bersama," tutur Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.
Sri Mulyani juga menanggapi masukan KPK yang terkait pengawasan dan pengendalian anggaran, salah satunya dana desa yang jumlahnya besar.
"KPK menyampaikan beberapa kajian yang dilakukan baik dari fungsi untuk pencegahan, mengenai beberapa potensi penerimaan yang harus dikendalikan," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyambut positif seluruh komitmen peserta rapat dalam menyusun anggaran negara yang kredibel, akuntabel dan bersih.
"Saya rasa ini spirit yang membuat saya (menilai) sebagai Menteri Keuangan yang baru sebulan sebagai suatu yang sangat positif. Jaya akan mencoba untuk menjalankan pembahasan APBN 2017 dengan prinsip-prinsip yang kita sepakati," ujarnya. (gen)
Catatan itu disampaikan dalam rapat konsultasi yang dihadiri oleh Ketua DPR Ade Komarudin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta pimpinan Komisi VII dan XI DPR.
"Kami tadi membahas tentang komitmen bersama agar ada clean and good governance dalam APBN. Ada beberapa catatan penting -karena ini rapat konsultasi- yang disepakati bersama tanpa ada complaint," tutur Ade usai menghadiri rapat di Gedung Nusantara III DPR, kemarin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Meskipun demikian pertemuan konsultasi dapat menjadi media untuk mengambil kebijakan penting berkaitan dengan APBN,"ujarnya.
Ketiga, segala permasalahan dalam pelaksanaan APBN atau bila terjadi miss match dalam transfer daerah harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
"Dalam hal ini, DPR meminta pemerintah melakukan restrukturisasi atau penyesuaian anggaran sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan optimal dan tidak menimbulkan grey area (area abu-abu) dan jelas,"ujarnya.
Berikutnya, DPR menghargai pandangan pemerintah dalam pelaksanaan fungsi DPR sebagai agreagasi demi kepentingan rakyat terutama di daerah pemilihan (dapil). Namun, DPR mengharapkan pemerintah mengakomodasi usulan anggota DPR terutama berkaitan program pembangunan di daerah pemilihan sesuai janji dalam anggota DPR.
Kelima, DPR mengapresiasi kerja-kerja KPK yang mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Pemerintah dalam hal ini harus meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan menjadikannya lebih independen dalam bekerja.
Terakhir, DPR menilai perlu adanya konsultasi lanjutan dengan pemerintah.
Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah menerjemahkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), RPJM dan Nawa Cita menjadi program-program prioritas dengan skema money follow program. Hal itu tertuang dalam RAPBN 2017 yang akan dibahas dengan DPR bulan ini.
"Ini semua disepakati dan sebelum proses itu masih ada ruang untuk memperbaikinya sore ini. BPK bahkan menyampaikan laporan sangat bagus mengenai perbaikan progress anggaran, bahkan dari perencanaan dan penetapan asumsi makro," tutur Sri Mulyani.
"Implikasinya paling sedikit inefisiensi dan paling berat bisa terjadi abuse, korupsi. Hal-hal seperti ini yang ingin kita hindari bersama," tutur Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.
Sri Mulyani juga menanggapi masukan KPK yang terkait pengawasan dan pengendalian anggaran, salah satunya dana desa yang jumlahnya besar.
"KPK menyampaikan beberapa kajian yang dilakukan baik dari fungsi untuk pencegahan, mengenai beberapa potensi penerimaan yang harus dikendalikan," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyambut positif seluruh komitmen peserta rapat dalam menyusun anggaran negara yang kredibel, akuntabel dan bersih.
"Saya rasa ini spirit yang membuat saya (menilai) sebagai Menteri Keuangan yang baru sebulan sebagai suatu yang sangat positif. Jaya akan mencoba untuk menjalankan pembahasan APBN 2017 dengan prinsip-prinsip yang kita sepakati," ujarnya. (gen)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK