Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung memastikan para pejabat tinggi negara di Kabinet Kerja akan melaporkan simpanan asetnya serta menyetorkan uang tebusan guna mendapatkan amnesti pajak.
Keikutsertaan para pejabat di lingkaran satu Presiden Joko Widodo dalam program pengampunan pajak disebutnya sebagai bentuk dukungan terhadap pembiayaan pembangunan ekonomi nasional.
"Ini akan dilakukan secara menyeluruh, terutama di lingkaran utama presiden," ujar Pramono di Gedung III Sekretariat Negara, Kamis (15/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, kebijakan amnesti pajak diperuntukan bagi semua pihak. Keterlibatan pejabat publik untuk ikut mengajukan pengampunan pajak merupakan bagian dari upaya meyakinkan publik terkait keseriusan pemerintah.
Namun, ia memperkirakan kontribusi uang tebusan amnesti pajak dan repatriasi aset para pejabat publik kemungkinan tidak akan sebesar sumbangsih para pengusaha.
"Kalau penyelenggara negara kan pasti kecil. Jadi lebih pada dukungan moral, sungguh-sungguh tidak hanya para pelaku dunia usaha, tapi penyelenggara negara juga melakukan hal yang sama," tuturnya.
Demi menyukseskan program ini, kata Pramono, pemerintah akan terus menggelar sosialisasi kebijakan
tax amnesty ke berbagai pihak di seluruh Indonesia.
Dia mencontohkan kunjungan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke Pengurus Pusat Muhammadiyah sebagai upaya pemerintah meyakinkan kelompok tertentu bahwa amnesti pajak dapat meningkatkan basis pajak.
"
Tax amnesty ini sama sekali tidak disasarkan untuk orang-orang lemah. Tapi bagaimana dana-dana di luar negeri bisa ditarik kembali," kata Pram.
Dalam waktu dekat, lanjutnya, Presiden Jokowi akan melakukan perjalanan ke Indonesia bagian timur untuk mensosialisasikan program amnesti pajak.
(ags/gen)