Jonan Minta Perhitungan Cost Recovery Hati-hati
Galih Gumelar | CNN Indonesia
Jumat, 21 Okt 2016 14:31 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan meminta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) untuk memprioritaskan manajemen cost recovery agar lebih efektif dan efisien.
Selain itu, ia juga berharap SKK Migas mampu mengelola cost recovery menjadi lebih berkeadilan supaya biaya yang dikeluarkan negara memang setimpal dengan produksi yang dihasilkan.
Sebagai informasi, negara membayar cost recovery sebesar US$13,9 miliar pada tahun lalu. Sementara pada tahun ini, pemerintah menargetkan cost recovery bisa sebesar US$11,4 miliar, sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.
"Karena kalau selisih dari cost recovery itu kan ada bagian untuk negara. Tidak harus lebih besar, tapi yang fair saja lah. Dan tentu saja, harus lebih baik," ujar Jonan di Kantor SKK Migas, Jumat (21/10).
Di samping itu, Jonan juga meminta SKK Migas rajin berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM, utamanya dalam masalah perizinan. Apalagi, Kementerian ESDM punya target bisa memangkas perizinan migas dari 44 izin menjadi enam izin saja.
"Kerja sama antar instansi juga perlu ditingkatkan," ungkapnya.
Ditemui di lokasi yang sama, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat SKK Migas, Taslim Yunus mengatakan bahwa Jonan berharap SKK Migas tetap profesional di dalam pengaturan cost recovery, berdasarkan sisi ekonomis dan teknisnya.
Di samping itu, ia juga membenarkan jika Jonan menginginkan adanya koordinasi yang baik antara Ditjen Migas Kementerian ESDM dan SKK Migas, khususnya di dalam keputusan rencana pengembangan (Plan of Development/PoD) di Wilayah Kerja (WK) yang baru.
"Namun, Pak Menteri tak menyinggung soal perumusan Work Program and Budget (WP&B) untuk tahun 2017. Arahan beliau yang penting agar kami tetap profesional," jelasnya. (gir/gen)
Selain itu, ia juga berharap SKK Migas mampu mengelola cost recovery menjadi lebih berkeadilan supaya biaya yang dikeluarkan negara memang setimpal dengan produksi yang dihasilkan.
Sebagai informasi, negara membayar cost recovery sebesar US$13,9 miliar pada tahun lalu. Sementara pada tahun ini, pemerintah menargetkan cost recovery bisa sebesar US$11,4 miliar, sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di samping itu, Jonan juga meminta SKK Migas rajin berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM, utamanya dalam masalah perizinan. Apalagi, Kementerian ESDM punya target bisa memangkas perizinan migas dari 44 izin menjadi enam izin saja.
Di samping itu, ia juga membenarkan jika Jonan menginginkan adanya koordinasi yang baik antara Ditjen Migas Kementerian ESDM dan SKK Migas, khususnya di dalam keputusan rencana pengembangan (Plan of Development/PoD) di Wilayah Kerja (WK) yang baru.
"Namun, Pak Menteri tak menyinggung soal perumusan Work Program and Budget (WP&B) untuk tahun 2017. Arahan beliau yang penting agar kami tetap profesional," jelasnya. (gir/gen)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK