Tekan Bunga Kredit, Darmin: Kupon Obligasi Negara Harus Turun
Safyra Primadhyta | CNN Indonesia
Jumat, 21 Okt 2016 18:28 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan bahwa Kementerian Keuangan harus menurunkan tingkat bunga (coupon rate) obligasi negara atawa Surat Utang Negara (SUN), apabila berhasrat menekan suku bunga kredit perbankan.
Kendati demikian, ia menyadari, Kemenkeu perlu melakukan kajian dan komunikasi dengan pasar, sebelum menurunkan coupon rate obligasi negara. Makanya, ia sendiri pun belum dapat memastikan pemerintah bisa atau tidak menekan coupon rate tahun depan.
Di sektor moneter, ia menilai, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya untuk menurunkan suku bunga kredit. Namun, di sektor fiskal, pemerintah agresif menarik utang untuk mengongkosi APBN.
Buktinya, data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) Kemenkeu melansir, per Agustus 2016, utang pemerintah pusat tembus Rp3.438,29 triliun atau dua kali lipat dari posisi akhir tahun 2011 lalu yang sebesar Rp1.803,49 triliun.
Konsekuensinya, coupon rate obligasi negara dipatok tinggi agar memberikan imbal hasil (yield) yang menarik. Berdasarkan data akumulasi DJPPR akhir bulan lalu, yield SUN bertenor 10 tahun berkisar 6,981 persen per tahun. Jauh di atas Singapura, yakni 1,854 persen, Thailand 2,227 persen, dan Malaysia 3,582 persen.
“Pemerintah kan inginnya suku bunga kredit turun, supaya mendorong perekonomian. Tetapi, di sisi lain, defisit diperlebar dan didanai dari utang dengan bunga obligasi yang menarik,” imbuh Eko saat dihubungi secara terpisah.
Sebagai informasi, OJK telah membatasi bunga deposito maksimal 100 basis poin (bps) di atas suku bunga acuan BI untuk bank BUKU III. Sementara, untuk bank BUKU IV, bunga depositonya dipatok maksimal 75 bps dari suku bunga acuan BI. Hal ini dilakukan sebagai upaya OJK dalam rangka menekan suku bunga kredit. (bir/gen)
Menurut Darmin, kalau coupon rate obligasi negara masih tinggi, maka perbankan enggan menyeret turun suku bunga depositonya. Padahal, semakin tinggi suku bunga deposito, makin tinggi juga biaya dana (cost of fund). Ujung-ujungnya akan mengerek naik bunga kredit.
“Kementerian Keuangan perlu mendorong supaya tingkat bunga SUN-nya juga turun. Artinya, kalau ada penempatan yang tinggi bunganya, uang ya bakal lari ke sana,” ujarnya, Jumat (21/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto menyebut, upaya sektor moneter dan fiskal Indonesia untuk menekan suku bunga pinjaman tidak selaras.
Di sektor moneter, ia menilai, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya untuk menurunkan suku bunga kredit. Namun, di sektor fiskal, pemerintah agresif menarik utang untuk mengongkosi APBN.
Buktinya, data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) Kemenkeu melansir, per Agustus 2016, utang pemerintah pusat tembus Rp3.438,29 triliun atau dua kali lipat dari posisi akhir tahun 2011 lalu yang sebesar Rp1.803,49 triliun.
Konsekuensinya, coupon rate obligasi negara dipatok tinggi agar memberikan imbal hasil (yield) yang menarik. Berdasarkan data akumulasi DJPPR akhir bulan lalu, yield SUN bertenor 10 tahun berkisar 6,981 persen per tahun. Jauh di atas Singapura, yakni 1,854 persen, Thailand 2,227 persen, dan Malaysia 3,582 persen.
“Pemerintah kan inginnya suku bunga kredit turun, supaya mendorong perekonomian. Tetapi, di sisi lain, defisit diperlebar dan didanai dari utang dengan bunga obligasi yang menarik,” imbuh Eko saat dihubungi secara terpisah.
Sebagai informasi, OJK telah membatasi bunga deposito maksimal 100 basis poin (bps) di atas suku bunga acuan BI untuk bank BUKU III. Sementara, untuk bank BUKU IV, bunga depositonya dipatok maksimal 75 bps dari suku bunga acuan BI. Hal ini dilakukan sebagai upaya OJK dalam rangka menekan suku bunga kredit.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK