Hal tersebut disampaikan dalam kajian Open Government Indonesia 2016, yang memberikan gambaran mengenai kebijakan yang dibutuhkan untuk mendukung budaya integritas pada sektor publik, mendorong inovasi, dan memajukan partisipasi warga negara secara lebih meluas.
Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurría mengatakan, salah satu rekomendasi dari kajian ini adalah perlunya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas data informasi yang dapat diakses publik di sepanjang siklus penganggaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menambahkan, platform-platform partisipatif harus diperluas untuk mencapai 'critical mass of users', dan inisiatif-inisiatif lainnya yang berpotensi memiliki dampak besar harus diperkuat dan diefisienkan.
Sebelumnya, Gurría sempat menyatakan bahwa semakin banyak orang Indonesia yang menikmati standar hidup yang lebih baik akibat kemajuan ekonomi dan sosial Indonesia yang menakjubkan.
“Hubungan OECD dengan Indonesia semakin mendalam, dan kami selalu siap untuk mendukung prioritas-prioritas strategis dan reformasi Indonesia di bidang-bidang utama," katanya.
Gurría menjelaskan, Program Kerja yang baru ini akan berfokus pada iklim bisnis; kebijakan sosial; tata kelola pemerintahan; dan lingkungan hidup untuk memajukan pertumbuhan yang dinamis, inklusif dan ramah lingkungan. OECD juga akan berkontribusi dalam upaya Indonesia untuk melaksanakan SDGs. (gir/gen)