DPR Nilai Pemerintah Lebih Realistis Pasang Target 2017

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyambut baik dan mengapresiasi Nota Keuangan sekaligus Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2016 yang dibacakan oleh Presiden Joko Widodo pada hari ini, Selasa (16/8).

Hendrawan Supratikno, Anggota Komisi XI DPR mengatakan, Nota Keuangan berisikan koreksi sekaligus sikap realistis pemerintah terhadap perkembangan ekonomi saat ini.

"Saya melihat, nota keuangan ini merupakan koreksi terhadap sikap optimisme berlebihan pemerintah di nota keuangan sebelumnya. Artinya, nota keuangan kali ini lebih realistis," jelas Hendrawan kepada CNNIndonesia.com.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai, sejak menjabat sebagai Presiden ke-7, Jokowi langsung mengajukan APBN Perubahan di mana beberapa target yang ditetapkan baik dari sisi penerimaan hingga pertumbuhan ekonomi terlampau tinggi.

Sedangkan di sisi lain, pertumbuhan ekonomi global kian tergerus dan memberikan dampak kepada perekonomian nasional.

"Sebelumnya, Presiden mengubah APBNP 2016 dan di waktu yang bersamaan, pasar-pasar utama, seperti China, Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang melambat. Termasuk adanya penurunan harga komoditas," kata Hendrawan.

Tak hanya itu, secara internal pun, Hendrawan menilai, saat itu, kapasitas Indonesia untuk meningkatkan pendapatan pajak kurang realistis.

Pilihan Redaksi Sepakat dengan BI, Menkeu Percaya Rupiah Perkasa Tahun Depan Jokowi Minta Kementerian-Lembaga Disiplin Berhemat APBN 2017, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Makan Siang Gratis

Efek Sri Mulyani

Namun, sejak Presiden Jokowi mengambil langkah untuk memotong anggaran negara melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, ia melihat ada sikap realistis dari pemerintah.

"Bagus itu (pemangkasan anggaran). Itu artinya Ibu Sri Mulyani berhasil melakukan koreksi, termasuk menyuntikkan realisme terhadap ekonomi nasional," tambahnya.

Meski demikian, Hendrawan mencatat, masih ada masalah yang harus diselesaikan oleh tim ekonomi Jokowi, yakni menggenjot pertumbuhan ekspor.

Pasalnya, pertumbuhan ekspor dalam dua kuartal terakhir masih jauh dari kata aman. Dimana hal ini kerap dipicu oleh ketidakstabilan harga komoditas ekspor di pasar dunia.

"Sebagian besar ekspor kita masih didominasi oleh komoditas mentah, bukan yang memiliki nilai tambah tinggi sehingga mudah dipermainkan dan terpukul harga pasar. Presiden harus konsen terhadap hal ini," tambah Hendrawan.

Dari sini, Hendrawan berharap agar Jokowi dapat mengelola ekonomi nasional dengan lebih baik, terlebih untuk manajemen makro dan fiskal. Sebab, Hendrawan melihat, resiko perekonomian Indonesia lebih condong terbentur oleh kestabilan fiskal.

Terakhir, pembaharuan dari tim ekonomi pemerintah diharapkan mampu memberikan gebrakan yang signifikan melalui kebijakan-kebijakan ekonomi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun 2016. (gen)