Jokowi Soroti Rendahnya Tingkat Sertifikasi Tanah Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengomentari rendahnya sertifikasi tanah di Indonesia. Setelah 71 tahun merdeka, permasalahan sertifikasi tanah yang diselesaikan kurang dari 60 persen.

Jokowi menuturkan, dari 120 juta hektare (ha) tanah di Indonesia, baru sekitar 46 juta ha atau di bawah 60 persen yang mengantongi sertifikat.

Karenanya, ia menginstruksikan, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofjan Djalil bekerja keras demi mempercepat proses sertifikasi tanah. Instruksi itu juga disampaikannya kepada seluruh jajaran kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional.

"Kerjakan secepat-cepatnya kalau ingin diminta layanan sertifikat. Kerja siang malam kantor pertanahan," ujarnya melalui keterangan tertulis, Senin (5/12).

Lihat juga: Penyaluran Dana Peremajaan Kebun Sawit Terganjal Verifikasi

Ia mengusulkan, reformasi pelayanan di seluruh kantor BPN untuk mempercepat proses serifikasi tanah Indonesia. Tak cuma itu, ia meminta, ada perbaikan total pelayanan di seluruh kantor BPN, seperti cepat, dan tanpa pungutan liar.

Mantan gubernur DKI Jakarta ini sekaligus menyoroti kekurangan juru ukur di sejumlah kantor BPN. Demi menghemat waktu, Ia memerintahkan penambahan juru ukur melalui jalur non-PNS (Pegawai Negeri Sipil), sehingga bisa langsung bekerja.

Lihat juga: Gapki Tagih Sertifikasi Lahan Kelapa Sawit ke Pemerintah

"Sekarang, pakai uji kompetensi saja. Cepat-cepatan. Kalau enggak cepat, nanti enggak selesai-selesai," tuturnya.

Ia menargetkan, 5 juta sertifikat selesai tahun depan. Target meningkat menjadi 7 juta pada 2018 dan 9 juta pada 2019 mendatang. Ia menegaskan, dirinya akan mengecak langsung realisasi sertifikasi tanah.

Menanggapi itu, Sofyan Djalil menerangkan, Kementerian ATR akan merekrut 2.500-3.000 tenaga juru ukur. Ia mematok, seluruh tanah di Indonesia sudah tersertifikasi atau minimal terdaftar pada 2025. (bir)