Sri Mulyani Kagum Jokowi Susun Paket Ekonomi Secara Mandiri

Bali, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Paket Kebijakan Ekonomi yang digulirkan rezim pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), meniru resep pemulihan krisis ekonomi ala lembaga donor International Monetary Fund (IMF). 

Pada kurun 1997-1998, Indonesia diketahui pernah menjalankan reformasi kebijakan yang disarankan oleh IMF sebagai prasyarat sebelum mendapatkan bantuan pendanaan untuk memulihkan krisis keuangan. Namun kini ia mengaku takjub, reformasi yang dilakukan oleh Jokowi berjalan tanpa tekanan dari lembaga pemberi utang manapun.

"Saya tidak pernah melihat di negara manapun yang lepas dari program IMF, bisa sangat sukses melakukan reformasi kebijakan dengan sangat disiplin. Biasanya banyak negara yang melakukan reformasi kebijakan karena tekanan IMF, karena keuangan negara itu tengah berdarah-darah dan mereka butuh bantuan IMF," ujar Sri Mulyani dalam acara International Forum on Economic Development and Public Policy di Nusa Dua, Bali, Kamis (8/12).

"Ini sangat menakjubkan, mungkin paket kebijakan ini merupakan warisan dari IMF pada 1998 lalu. Banyak birokrat yang bilang waktu kita melakukan reformasi kebijakan itu ketika kita di bawah program IMF, tapi ini warisan yang bagus," lanjutnya. 

Ia mengatakan, biasanya suatu negara melakukan reformasi kebijakan yang sangat struktural pada saat negara tersebut tengah dilanda krisis. Ia menyinggung Indonesia pernah melakukan reformasi atas saran IMF.

Pilihan Redaksi Ditjen Pajak Mulai Buka Layanan Amnesti di Hari Minggu Tahun Depan Ekonomi RI Masih Rentan Guncangan Eksternal DAU Ditunda, 2016 jadi Tahun Pahit Bagi Pemerintah Daerah

Ambisi Jokowi

Reformasi itu menyangkut mulai dari kebijakan pangan melalui Bulog hingga Mobil Nasional karena pada saat itu Indonesia mengalami defisit neraca pembayaran yang dalam. 

"Tapi Indonesia hari ini tidak di bawah IMF. Meskipun tidak dalam krisis, Indonesia punya paket reformasi yang sangat ambisius, Presiden Jokowi menunjukan kepemimpinan yang sangat ambisius yang kemudian memaksa seluruh kabinetnya melakukan reformasi," katanya. 

Mantan Direkur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan reformasi kebijakan yang dilakukan Indonesia sama ambisiusnya seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain.

"Namun yang membuat beda adalah, apa yang dilakukan oleh Presidennya turun sendiri untuk memastikan kemudahan berbisnis itu benar adanya," ujarnya. 

Namun yang menjadi tantangan ke depan bagi Sri Mulyani yakni, bagaimana membuat 14 paket kebijakan yang sudah ditelurkan pemerintah bisa berjalan cepat dan terimplementasi ke seluruh wilayah Indonesia.

"Karena itu berhubungan dengan birokrasi yang sulit berubah dan penyakit struktural, dan ini membutuhkan leadership dari semua menteri-menteri di semua lini," pungkasnya. (gen)