Serikat Pekerja Pertanyakan Alasan Mangkir Manajemen Chevron

Jakarta, CNN Indonesia -- Serikat Pekerja Nasional Chevron Indonesia (SPNCI) mempertanyakan alasan mangkirnya manajemen Chevron Indonesia Business Unit (Chevron IBU) dari dua kali panggilan mediasi tripartit yang dilayangkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bulan ini.

Bagi Ketua Umum SPNCI Indra Kurniawan, alasan yang disampaikan kepada pemerintah bahwa manajemen perlu melakukan konsolidasi internal atas tuntutan pemenuhan hak karyawan yang diminta SPNCI terlalu dibuat-buat.

“Proses divestasi dan diskusi ketenagakerjaan telah dimulai hampir genap satu tahun, seharusnya informasi dan data yang dimiliki perusahaan sudah mencukupi. Tidak diperlukan lagi konsolidasi internal perusahaan,” kata Indra, Selasa (20/12).

Operator Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Darajat tersebut mengaku kecewa dengan keputusan manajemen Chevron yang tidak memenuhi undangan mediasi yang diinisiasi pemerintah.

“SPNCI mengangkap mangkirnya dan tidak seriusnya persiapan perusahaan pada proses mediasi memberikan kesan tidak mau bekerja sama dan menghormati proses mediasi yang telah diadakan oleh Pemerintah,” katanya.

Pilihan Redaksi Kemenaker Panggil Manajemen dan Pekerja Panas Bumi Chevron Hormati Pemerintah, SPNCI Redam Rencana Mogok Pekerja Chevron ESDM Tagih PoD Chevron untuk Dua Proyek Migas Laut Dalam Chevron Mangkir Dua Kali dari Mediasi Pekerja Panas Bumi

Untuk itu, SPNCI menurutnya telah melayangkan surat elektronik kepada CEO Chevron Corporate John Watson, untuk mau mendorong Chevron Indonesia lebih kooperatif dalam proses mediasi oleh pemerintah dan memenuhi tuntutan pekerja panas bumi Gunung Salak dan Darajat yang asetnya akan dijual.

“Sebab kalau tidak berhasil ditemukan kata sepakat lewat mediasi tripartit ini, kami khawatir pemilik baru WKP Gunung Salak dan Darajat akan dirugikan karena harus membayar hak pekerja yang tidak dibayar Chevron,” katanya.

Untuk mempertemukan SPNCI dengan manajemen Chevron, Kemenaker menurutnya telah mengirimkan surat undangan mediasi terakhir yang sesuai jadwal akan dilakukan Rabu (21/12) esok.

“Kemenaker dalam surat undangannya juga turut mengundang perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),” kata Indra. (gen)