Industri Mamin Minta Impor Gula Jadi 2 Juta Ton di Semester I

Jakarta, CNN Indonesia -- Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) meminta pemerintah untuk memperhitungkan kembali izin impor gula kristal putih (GKP) atau rafinasi untuk industri makanan dan minuman (mamin). Pasalnya, hitung-hitungan pemerintah terkait impor gula dinilai masih jauh dari kebutuhan industri.

Pemerintah memberikan izin impor GKP sebanyak 1,5 juta ton pada paruh pertama tahun ini. Padahal, Ketua Umum GAPMMI Adhi S Lukman mengatakan, kebutuhan gula industri mamin mencapai 2 juta ton, seiring dengan perayaan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada semester I 2017.

"Proyeksi kami, seharusnya sekitar 2 juta ton pada semester I 2017, karena ada momen puasa dan Lebaran yang biasanya membuat kebutuhan gula meningkat," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu malam (4/1).

Pilihan Redaksi Pengelola Gudang Pangan Diminta Laporkan Stok ke Pemerintah Pasokan Dalam Negeri Berlebih, Impor Jagung Melorot 72 Persen 25 Januari 2017, Batas Banding Indonesia Soal Vonis WTO

Selain karena momen puasa dan Lebaran, lanjutnya, proyeksi izin impor GKP sebanyak 2 juta ton bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan gula industri besar saja, tetapi juga industri kecil dan menengah (IKM).

Sebelumnya, GAPMMI telah meminta pemerintah menambah impor GKP sebanyak 350 ribu ton khusus untuk IKM. Soalnya, asosiasi melihat tren peningkatan kebutuhan gula IKM.

Secara keseluruhan, GAPMMI meminta pemerintah mengamini kebutuhan impor GKP untuk industri mamin yang diproyeksikan sebesar 3,5 juta ton di sepanjang tahun ini. Sayangnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) hanya merestui impor GKP sebesar 3,4 juta ton.

"Untuk hal ini, saya akan rapat dulu dengan Kementerian Perindustrian, setelah itu baru saya komunikasi dengan Kemendag. Mungkin, Menteri Perindustrian Enggartiasto Lukita ada koreksi perkiraan nanti," imbuh Adhi.

Sebelumnya, Menteri Enggartiasto bilang, pemerintah membagi pemberian izin impor GKP melalui dua tahap, yaitu per semester. Berdasarkan proyeksi Kemendag, sekitar 44,11 persen atau 1,5 juta GKP diberikan pada semester I 2017, sedangkan sisanya diberikan pada semester kedua.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Dody Edward mengungkapkan, perhitungan yang dibuat Kemendag telah menyertakan proyeksi kebutuhan GKP yang meningkat jelang periode puasa dan Lebaran.

"Perhitungannya sudah pas, sudah cukup, termasuk ekstranya. Nanti kalau dibutuhkan lagi baru akan kami hitung kembali," pungkasnya. (bir)