Pemerintah Cuek Rakyat Kecil Tercekik Tarif Mahal STNK-BPKB

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah belum berencana merevisi kenaikan biaya pengurusan surat kendaraan bermotor yang berlaku mulai hari ini, Jumat (6/1).

Sebelumnya, kenaikan biaya tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku di Kepolisian Republik Indonesia pada (Polri).

"PP ini baru ditetapkan dengan pertimbangan yang sudah sistematis dan akan dilaksanakan," tutur Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (6/1).

Askolani mengungkapkan usulan awal terkait kenaikan tarif sudah disampaikan Polri sejak 2015 lalu. Setelah itu, seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait melakukan pembahasan mengenai usulan kenaikan tersebut hingga akhirnya Presiden Joko Widodo meneken PP 60 tahun 2016 pada 2 Desember lalu. Bahkan, pembahasan tersebut juga diketahui Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Selain itu, meskipun tak menyebut angka, Askolani mengungkapkan tarif yang berlaku saat ini sudah lebih rendah dari usulan awal.

Pilihan Redaksi Ternyata Tarif STNK Dikerek Demi Naikkan Honor Petugas Samsat Kemenkeu Kembalikan 92 Persen PNBP dari Polri untuk Polri Polri Pasrah jika Jokowi Pangkas Tarif Baru STNK-BPKB

Askolani mengingatkan, penyesuaian tarif pengurusan surat kendaraan bermotor tidak dilakukan setiap tahun. Sebelum menaikkan pada akhir tahun lalu, terakhir kenaikan tarif dilakukan pada 2010 lalu.

Menurut Askolani, Setelah tarif baru berlaku, pemerintah dan masyarakat bisa melakukan pengawasan untuk memastikan adanya perbaikan pelayanan dari Polri.

"Ke depan, kami memantau adanya peningkatan pelayanan dari Polri ini. Itu seharusnya arah yang kita jaga," kata Askolani.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Polri Boy Rafli Amar mengungkapkan Polri siap jika nantinya Presiden Joko Widodo kembali merevisi biaya administrasi pengurusan surat kendaraan bermotor.

"Kami siap saja. Kami adalah unsur pelaksana peraturan pemerintah," kata Boy secara terpisah.