Jakarta, CNN Indonesia --
Mahkamah Agung (MA) melantik dua orang Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), yakni Sugeng dan Rosmaya Hadi. Kedua pejabat baru bank sentral tersebut diharapkan dapat menjalankan fungsinya sebagai regulator bidang moneter dan sistem pembayaran.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo mengatakan, khusus untuk sistem pembayaran, saat ini BI mengembangkan sistem pembayaran yang diharapkan mampu menciptakan efisiensi dalam transaksi masyarakat.
Ia menyebut, sistem pembayaran yang praktis dan murah akan mampu membantu menggerakkan roda ekonomi dalam negeri. Hal ini sesuai dengan peta jalan (roadmap) BI tentang National Payment Gateway (NPG) yang aturannya tengah digodok tersebut.
Asal tahu, Sugeng terpilih menggantikan Ronald Waas yang telah memasuki masa pensiun. Sugeng akan berwenang menciptakan dan mengawasi regulasi sistem pembayaran, termasuk financial technology (fintech).
Sementara, Rosmaya akan berwenang melakukan pengawasan kantor-kantor BI di seluruh Indonesia serta menangani masalah logistik uang di seluruh wilayah Indonesia.
"Kami lihat sistem pembayaran di Indonesia ke depan akan ditandai dengan beberapa perwujudan daripada NPG. Kemudian, akan ada interoperate dan interterconected bukan hanya debit card dan ATM card tapi uang elektronik dan EDC," ujar Agus, Jumat (6/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di samping terus mengembangkan sistem pembayaran berbasis teknologi. Bank sentral juga akan tetap hadir secara fisik di berbagai wilayah Indonesia. Untuk meningkatkan peredaran uang ke seluruh pelosok Indonesia, BI juga berencana menambah jumlah kantor perwakilan di provinsi baru yakni Tarakan.
Dengan demikian, jumlah kantor perwakilan BI akan genap menjadi 34 sesuai dengan jumlah provinsi yang ada di Indonesia. "BI menambah kas titipan. Sebelumnya itu ada hanya 22 kantor sekarang sudah 55 kantor tempat kas titipan. Ini akan bantu peredaran uang ke pelosok indonesia,” pungkasnya.
(bir/gen)