Devisa US$1,2 Miliar Menguap jika Ekspor Bauksit Dilarang
CNN Indonesia
Selasa, 10 Jan 2017 17:33 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan kehilangan potensi penerimaan negara berupa devisa senilai US$1,2 miliar per tahun bila tak memberikan pelonggaran atau relaksasi ekspor mineral dan batubara (minerba) untuk komoditas bauksit.
Ketua APB3I Erry Sofyan mengasumsikan batas wajar ekspor bauksit setiap tahunnya sekitar 40 juta ton. Kemudian dengan harga bauksit global sebesar US$30 per ton, hasilnya negara berpotensi mendapat US$1,2 miliar per tahun dari ekspor bauksit saja.
"Bandingkan jika hanya dikenakan bea keluar atau ekspor senilai US$5 per ton, negara hanya mendapat US$200 juta per tahun," imbuh Erry dalam keterangan tertulis, Selasa (10/1).
Menurutnya, potensi devisa ini sebaiknya tak dilewatkan pemerintah seperti beberapa tahun terakhir. Pasalnya, pemerintah tengah memerlukan banyak dana segar untuk memenuhi target penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.
Sedangkan dua tahun terakhir, pemerintah justru menutup celah penerimaan devisa dari ekspor minerba. APB3I mencatat, negara kehilangan potensi devisa senilai Rp18,9 triliun per tahun dalam dua tahun terakhir.
Selain itu, Presiden Jokowi juga gagal mendapat pungutan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp6,3 triliun per tahun.
Bahkan, untuk kawasan penghasil bauksit, seperti Kalimantan Barat, realisasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) turun dari 6,04 persen di tahun 2013 menjadi hanya 5,02 persen di tahun 2014.
APB3I menegaskan, perbuatan baik pemerintah memberikan relaksasi ekspor pada komoditas bauksit tak akan membuat pasokan negara menipis drastis. Pasalnya, negara masih memiliki potensi pasokan bauksit yang diproyeksikan masih bisa mencukupi kebutuhan bauksit sampai 503 tahun mendatang.
Sebab pasokan komoditas bauksit masih sangat melimpah sedangkan kemampuan industri dalam negeri untuk mengolahnya masih terbatas.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sumber daya bauksit Indonesia mencapai 7,5 miliar ton dan ketersediaan cadangan hingga 3,2 miliar ton.
"Jika diasumsikan setiap tahun ekspornya sebesar 40 juta ton maka selama lima tahun sebesar 200 juta ton. Maka cadangan bauksit nasional untuk Industri Alumina dengan kebutuhan dalam negeri 6 juta ton per tahun masih bisa bertahan 503 tahun," terang Erry.
Oleh karenanya, pembatasan ekspor komoditas bauksit disebut Erry sebagai hal yang tak masuk akal di tengah ketersediaan pasokan yang banyak dan asupan yang besar untuk kantong negara.
Tidak Adil
Sementara itu, Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Cirus) menilai, relaksasi ekspor minerba terhadap enam komoditas yang justru direkomendasikan tak mendapat jatah ekspor justru menimbulkan ketidakadilan.
"Saya kira pemerintah seharusnya memberlakukan komoditas yang lain, seperti nikel dan bauksit dengan syarat terbatas dan hanya sebagai pintu keluar," terang Direktur Cirus Budi Santoso.
Oleh karenanya, Budi berharap pemerintah menerapkan kebijakan yang sama untuk semua jenis minerba, tak terkecuali bauksit.
Sebagai informasi, saat ini pemerintah tengah mengkaji pemberian relaksasi ekspor minerba kepada perusahaan tambang yang membangun smelter di Indonesia.
Namun begitu, Kementerian ESDM justru membatasi jenis komoditas yang boleh diekspor. Adapun komoditas mineral logam nikel, bauksit, timah, emas, perak, dan kromium direkomendasikan Kementerian ESDM untuk tak mendapat relaksasi ekspor minerba.
Sementara hasil keputusan relaksasi ekspor minerba masih dirapatkan Presiden Jokowi dengan para menteri terkait, seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri ESDM Iganasius Jonan.
Ketua APB3I Erry Sofyan mengasumsikan batas wajar ekspor bauksit setiap tahunnya sekitar 40 juta ton. Kemudian dengan harga bauksit global sebesar US$30 per ton, hasilnya negara berpotensi mendapat US$1,2 miliar per tahun dari ekspor bauksit saja.
"Bandingkan jika hanya dikenakan bea keluar atau ekspor senilai US$5 per ton, negara hanya mendapat US$200 juta per tahun," imbuh Erry dalam keterangan tertulis, Selasa (10/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sedangkan dua tahun terakhir, pemerintah justru menutup celah penerimaan devisa dari ekspor minerba. APB3I mencatat, negara kehilangan potensi devisa senilai Rp18,9 triliun per tahun dalam dua tahun terakhir.
Bahkan, untuk kawasan penghasil bauksit, seperti Kalimantan Barat, realisasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) turun dari 6,04 persen di tahun 2013 menjadi hanya 5,02 persen di tahun 2014.
APB3I menegaskan, perbuatan baik pemerintah memberikan relaksasi ekspor pada komoditas bauksit tak akan membuat pasokan negara menipis drastis. Pasalnya, negara masih memiliki potensi pasokan bauksit yang diproyeksikan masih bisa mencukupi kebutuhan bauksit sampai 503 tahun mendatang.
Sebab pasokan komoditas bauksit masih sangat melimpah sedangkan kemampuan industri dalam negeri untuk mengolahnya masih terbatas.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sumber daya bauksit Indonesia mencapai 7,5 miliar ton dan ketersediaan cadangan hingga 3,2 miliar ton.
"Jika diasumsikan setiap tahun ekspornya sebesar 40 juta ton maka selama lima tahun sebesar 200 juta ton. Maka cadangan bauksit nasional untuk Industri Alumina dengan kebutuhan dalam negeri 6 juta ton per tahun masih bisa bertahan 503 tahun," terang Erry.
Oleh karenanya, pembatasan ekspor komoditas bauksit disebut Erry sebagai hal yang tak masuk akal di tengah ketersediaan pasokan yang banyak dan asupan yang besar untuk kantong negara.
Tidak Adil
Sementara itu, Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Cirus) menilai, relaksasi ekspor minerba terhadap enam komoditas yang justru direkomendasikan tak mendapat jatah ekspor justru menimbulkan ketidakadilan.
Oleh karenanya, Budi berharap pemerintah menerapkan kebijakan yang sama untuk semua jenis minerba, tak terkecuali bauksit.
Sebagai informasi, saat ini pemerintah tengah mengkaji pemberian relaksasi ekspor minerba kepada perusahaan tambang yang membangun smelter di Indonesia.
Namun begitu, Kementerian ESDM justru membatasi jenis komoditas yang boleh diekspor. Adapun komoditas mineral logam nikel, bauksit, timah, emas, perak, dan kromium direkomendasikan Kementerian ESDM untuk tak mendapat relaksasi ekspor minerba.
Sementara hasil keputusan relaksasi ekspor minerba masih dirapatkan Presiden Jokowi dengan para menteri terkait, seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri ESDM Iganasius Jonan.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK