Pemerintah Bentuk Tim Khusus Kebut Pelabuhan Patimban
Yuliyanna Fauzi | CNN Indonesia
Senin, 16 Jan 2017 16:06 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah akan membentuk tim khusus (ad hoc) untuk memetakan percepatan pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat guna mengejar target konstruksi di semester II 2017.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, tim ad hoc akan dibentuk dalam waktu satu minggu ke depan yang berisikan staf dari Kementerian Perhubungan dan sejumlah tenaga profesional.
“Kami juga akan rekrut profesional-profesional yang mengerti mengenai pelabuhan, kemaritiman, hukum, dan bisnis maritim. Tim ini akan memberikan suatu 'tuntutan' progress proyek ini," ujar Budi Karya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (16/1).
Ia menjelaskan, pembentukan tim ad hoc bertujuan untuk mengisi kekosongan pemegang dan pengarah proyek yang seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaan bentukan bersama, atau patungan antara pemerintah Indonesia dan Jepang, selaku negara asal investor yang terlibat dalam proyek Pelabuhan Patimban.
Namun sampai saat ini, pemerintah kedua negara belum menentukan perusahaan mana yang resmi memegang mandat pembangunan Pelabuhan Patimban sehingga perusahaan patungan belum dibentuk.
Oleh karenanya, Budi menggagas pembentukan pemegang proyek sementara untuk mengisi kekosongan arahan percepatan pembangunan Pelabuhan Patimban. Selanjutnya, bila perusahaan pelaksana proyek atau perusahaan patungan telah dibentuk, tugas yang telah dikerjakan tim ad hoc tinggal dilimpahkan ke perusahaan patungan.
"Kita tidak bisa memaksa mereka. Jadi, sementara ini, kami akan membentuk panitia ad hoc. Nanti pada saatnya (konstruksi), sudah ada, tinggal kita menjembatani. Jadi, tidak ada kekosongan di Patimban," jelas Budi Karya.
Budi menambahkan, tugas tim ad hoc berupa menentukan syarat-syarat umum yang dibutuhkan untuk pembangunan Pelabuhan Patimban. Adapun saat ini, proyek masih terkendala dari belum adanya dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) yang menjadi salah satu syarat pembangunan.
Selain itu, proyek Pelabuhan Patimban juga disertakan pemerintah ke dalam daftar Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang selanjutnya diupayakan masuk ke dalam Rancangan Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
Libatkan BUMN
Pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat membangun Pelabuhan Patimban bersama dengan membentuk perusahaan patungan antar dua perusahaan.
Dari Indonesia, pemerintah akan menunjuk PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk menjadi eksekutor pembangunan. Sementara dari pihak Jepang, pemerintah belum memberi sinyal pasti siapa eksekutor yang mengoperasikan pelabuhan pengganti Pelabuhan Cilamaya itu.
Namun, Budi Karya memastikan selain dua perusahaan pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk masing-masing negara, pemerintah juga akan melibatkan perusahaan swasta dari kedua negara.
"Saya menginterpretasikan BUMN dan swasta, mungkin bisa bersama-sama, mungkin BUMN jangan terlalu dominan. Jepang menyarankan kepada Indonesia supaya ada perusahaan swasta nasional yang juga dilibatkan," kata Budi.
Bila kedua negara telah resmi menunjuk para eksekutor pembangunan Pelabuhan Patimban, Budi meyakini target konstruksi di semester II tahun 2017 dan pengoperasian awal di tahun 2019 mampu dikejar pemerintah. Ia bilang, konstruksi dan pengoperasian tahap awal setidaknya berupa pembangunan terminal parkir mobil.
"Katakanlah kita mulai dengan terminal mobil. Terminal mobil ini syarat untuk perencanaan supaya tidak begitu panjang. Jadi, kita bisa lebih awal," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memberi sinyal bahwa Mitsubishi, perusahaan swasta Jepang akan mengikuti tender operator Pelabuhan Patimban. (gen)
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, tim ad hoc akan dibentuk dalam waktu satu minggu ke depan yang berisikan staf dari Kementerian Perhubungan dan sejumlah tenaga profesional.
“Kami juga akan rekrut profesional-profesional yang mengerti mengenai pelabuhan, kemaritiman, hukum, dan bisnis maritim. Tim ini akan memberikan suatu 'tuntutan' progress proyek ini," ujar Budi Karya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (16/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun sampai saat ini, pemerintah kedua negara belum menentukan perusahaan mana yang resmi memegang mandat pembangunan Pelabuhan Patimban sehingga perusahaan patungan belum dibentuk.
"Kita tidak bisa memaksa mereka. Jadi, sementara ini, kami akan membentuk panitia ad hoc. Nanti pada saatnya (konstruksi), sudah ada, tinggal kita menjembatani. Jadi, tidak ada kekosongan di Patimban," jelas Budi Karya.
Budi menambahkan, tugas tim ad hoc berupa menentukan syarat-syarat umum yang dibutuhkan untuk pembangunan Pelabuhan Patimban. Adapun saat ini, proyek masih terkendala dari belum adanya dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) yang menjadi salah satu syarat pembangunan.
Selain itu, proyek Pelabuhan Patimban juga disertakan pemerintah ke dalam daftar Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang selanjutnya diupayakan masuk ke dalam Rancangan Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
Pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat membangun Pelabuhan Patimban bersama dengan membentuk perusahaan patungan antar dua perusahaan.
Dari Indonesia, pemerintah akan menunjuk PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk menjadi eksekutor pembangunan. Sementara dari pihak Jepang, pemerintah belum memberi sinyal pasti siapa eksekutor yang mengoperasikan pelabuhan pengganti Pelabuhan Cilamaya itu.
Namun, Budi Karya memastikan selain dua perusahaan pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk masing-masing negara, pemerintah juga akan melibatkan perusahaan swasta dari kedua negara.
"Saya menginterpretasikan BUMN dan swasta, mungkin bisa bersama-sama, mungkin BUMN jangan terlalu dominan. Jepang menyarankan kepada Indonesia supaya ada perusahaan swasta nasional yang juga dilibatkan," kata Budi.
Bila kedua negara telah resmi menunjuk para eksekutor pembangunan Pelabuhan Patimban, Budi meyakini target konstruksi di semester II tahun 2017 dan pengoperasian awal di tahun 2019 mampu dikejar pemerintah. Ia bilang, konstruksi dan pengoperasian tahap awal setidaknya berupa pembangunan terminal parkir mobil.
"Katakanlah kita mulai dengan terminal mobil. Terminal mobil ini syarat untuk perencanaan supaya tidak begitu panjang. Jadi, kita bisa lebih awal," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memberi sinyal bahwa Mitsubishi, perusahaan swasta Jepang akan mengikuti tender operator Pelabuhan Patimban. (gen)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK