Jaring Investor, Kemenhub Bakal Bentuk Tim Ad Hoc

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perhubungan berencana membentuk sebuah tim khusus (Ad Hoc) yang bertujuan mencari investor untuk membiayai pembangunan infrastruktur bidang transportasi.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan dalam jangka panjang, sektor perhubungan memiliki sejumlah proyek konektivitas yang dengan kebutuhan dana yang sangat besar.

Namun, keinginan untuk membangun tersebut terbatas oleh ketersediaan dana yang dimiliki oleh pemerintah.

Setiap tahunnya, Budi menyebut pertumbuhan kemampuan pemerintah untuk membiayai proyek infrastruktur hanya mencapai 20 persen setiap, hal ini tidak seimbang dengan kebutuhan masyarakat akan infrastruktur yang berkali-kali lipat.

Jika menilik data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), maka kebutuhan pendanaan sektor infrastruktur mencapai Rp 1.2‎83 triliun hingga 2019. Sementara APBN hanya mampu membiayai hingga Rp 491 triliun.

"Pemerintah semakin memiliki keinginan untuk membangun, padahal pertumbuhan kemampuan pemerintah hanya 10-20 persen, padahal kita bangun banyak sekali hingga terjadilah proyek infrastruktur yang membutuhkan dana dari pemerintah," ujar Budi Karya, Senin (23/1).

Mantan Direktur Utama Angkasa Pura II itu menjelaskan, keberadaan Tim Ad Hoc bisa sebagai penghubung Kementerian Perhubungan yang kental dengan birokrasi dengan lingkungan investor swasta. Selain beranggotakan Kementerian Perhubungan, tim tersebut akan dilengkapi oleh kehadiran sektor swasta seperti perbankan, perusahaan sekuritas hingga manajer investasi.

"Kementerian Perhubungan selama ini tidak biasa dengan akses ke dunia swasta, securities, apalagi finansial. Oleh karenanya saya minta ke Sekjen dan Dirjen Kereta Api untuk memikirkan tim ad hoc, ini juga bisa untuk memikirkan bagaimana investor untuk LRT Jakarta, kereta api Makasar, Kereta Cepat Surabaya. Akan kita buka maksimal agar swasta itu bisa masuk," ujarnya.

Ia menginginkan, setiap perusahaan BUMN yang bergerak di bidang finansial bisa secara aktif mempromosikan investasi proyek infrastruktur pemerintah kepada para kliennya. Dengan mengundang swasta untuk berinvestasi, Budi berharap beban anggaran negara bisa berkuranh

"Kami tahu pemerintah punya APBN terbatas, ada gap-nya. Tim ini lah yang akan bekerja sama untuk mencari dana-dana itu," ujarnya.

Pilihan Redaksi Separuh Proyek Prasarana Kereta Api Didanai dari Utang 'Kuping Panas', Menhub Evaluasi Anggaran Semua Proyek Menhub Minta Bank BUMN Layani Pelabuhan 24 Jam Sehari

Berdasarkan data Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, setidaknya ada beberapa proyek infrastruktur yang ditawarkan ke swasta pada 2017.

Dari Direktorat Jendral Perhubungan Udara terdapat rencana Pengembangan Terminal‎ Mengwi, Badung, Bali; Pengembangan Terminal Tirtonadi‎, Solo; dan Pembangunan Angkutan Masal Perkotaan di kota-kota besar.

Kemudian Direktorat Jendral Perkeretaapian merencanakan KA Express Line Bandara International Soekarno-Hatta; Program Pembangunan KA Akses Bandara Adi Sumarmo, Solo; Program Pengembangan KA Kertapati-Simpang-Tanjung Api-Api; dan Program Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

Sementara, Direktorat‎ Jendral Perhubungan Laut mencanangkan Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung. Adapun Direktorat Jendral Perhubungan Udara berencana menggelar Pembangunan Bandara Karawang dan Pembangunan Bandara Bali Utara. (gir/gen)