Sri Mulyani Minta Kementerian Terkait Atur Administered Price

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepada setiap Kementerian/Lembaga (K/L) terkait untuk ikut memikirkan jadwal penerapan kebijakan berupa harga yang diatur pemerintah atau administered price terhadap laju inflasi.

Sri Mulyani menjelaskan, kebijakan administered price yang telah direncanakan untuk mulai diterbitkan di tahun ini dari masing-masing K/L harus tepat waktu dan tepat sasaran sehingga pengaruhnya tak serta-merta mengerek inflasi.

Selain mengenai jadwal penerapan kebijakan administered price, Sri Mulyani juga meminta tiap-tiap K/L untuk memprediksi dampak dari masing-masing kebijakan yang diluncurkan, baik dampak langsung maupun tidak langsung.

"Dalam eksekusinya, K/L diminta untuk melihat waktu, evaluasi atau memonitor dampak di lingkaran pertama dan kedua terhadap perekonomian," ucap Sri Mulyani, Kamis (2/2).

Tak hanya memperkirakan dampak langsung maupun tidak langsung tersebut, Sri Mulyani juga meminta tiap K/L untuk mengantisipasinya dengan berbagai solusi dan langkah cepat agar imbasnya tak membuat inflasi di beberapa bulan ke depan terus melonjak.

Adapun pengaruh dari administered price menjadi sangat penting untuk diperhitungkan oleh pemerintah sebab pada inflasi Januari 2017, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa komponen administered price menjadi penyumbang terbesar pada inflasi.

Komponen ini mengalami inflasi sebesar 2,57 persen, diikuti oleh inflasi dari gejolak harga pangan atau volatile food sebesar 0,67 persen, dan inflasi komponen inti sebesar 0,56 persen.

Khususnya untuk administered price, di awal tahun ini, pemerintah resmi mengerek biaya administrasi pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) hingga tiga kali lipat yang kemudian memberi sumbangan besar pada laju inflasi Januari.

Pilihan Redaksi Ekonom Tangkap Sinyal Pelemahan Konsumsi Masyarakat Menteri Pertanian Simpan Jurus Ampuh Redam Inflasi Pangan Sri Mulyani Godok Formula Pajak untuk Tanah Menganggur

Sementara itu, administered price diperkirakan akan kembali memberi sumbangan besar pada laju inflasi bulan depan sebab pemerintah masih menyisakan dua kebijakan administered price yang akan dinaikkan tarifnya.

Yakni, harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL) bagi pengguna listrik berkapasitas 900 volt ampere (VA) secara bertahap di beberapa bulan terakhir.

Selain meminta kerja sama dari tiap K/L, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga memastikan akan bersinergi dengan Bank Indonesia (BI) untuk memantau pergerakan inflasi dari sisi volatile food.

"Kita akan lihat inflasi dari sisi komponen lain agar tidak semakin berkontribusi pada kenaikan harga," imbuhnya.

Terkait volatile food, pemerintah akan berupaya menjaga agar harga sejumlah bahan pangan tak bergejolak sehingga tak semakin menambah beban pada inflasi. (gir)