Tak Bergaung, Sri Mulyani Sebut Satgas Tax Amnesty Masih Ada

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan satuan tugas (satgas) amnesti pajak (tax amnesty) hingga saat ini masih menjalankan tugasnya dalam mengawal pelaksanaan program tersebut.

“Tetap berjalan. Ada pertemuan mingguan. Saya rasa kami akan menjadwalkan pada bulan Maret awal untuk kami dapat menyampaikan ke publik," tutur wanita yang menjabat sebagai Ketua Tim Pengarah Satgas Tax Amnesty, Selasa (7/2).

Sri Mulyani menambahkan, secara umum anggota satgas tax amnesty pada masing-masing Kantor Wilayah (kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP), selain memikirkan pelaksanaan tax amnesty, juga fokus memikirkan realisasi penerimaan pajak tahun ini. Hal itu mengingat besarnya target pajak non migas tahun 2017 yang mencapai Rp1.271,7 triliun atau naik sekitar 19 persen dari realisasi tahun lalu.

Sebagai pengingat, tugas anggota satgas di lapangan adalah sebagai perpanjangan tangan kantor pajak untuk menjangkau wajib pajak (WP), terutama yang belum mengikuti amnesti pajak.

Sri Mulyani mengungkapkan selama periode Januari-Maret, pemerintah akan semaksimal mungkin mengajak WP untuk mengikuti program pengampunan ini.

Pilihan Redaksi Pemerintah Gagal Bikin Instrumen Investasi Penarik Repatriasi Tax Amnesty Buka Banyak Kasus Pembayaran Pajak Berganda Jelang Finish Tax Amnesty, Sri Mulyani Soroti Setoran Pajak

Hal ini juga menjadi langkah awal untuk memperkuat dan memperluas basis pajak sebagai tindak lanjut dari program amnesti pajak.

"Ini adalah periode terakhir amnesti pajak. Kami terus menyampaikan kepada pelaku ekonomi terutama kelompok kecil, menengah dan profesi. Kami juga menggabungkan semua data yang kami miliki," ujarnya.

Perluasan basis pajak, kata Sri Mulyani, dilakukan dengan melihat subjek dan objek pajak.

Dari sisi subjek pajak, hal itu dilakukan dengan membaca data untuk mengidentifikasikan pelaku dan kegiatan ekonominya.

Terkait objek pajak, petugas pajak melihat informasi statistik baik sektoral maupun regional untuk mengetahui aktivitas ekonomi yang bisa meningkatkan penerimaan pajak. (gen)