Pemerintah Gagal Bikin Instrumen Investasi Penarik Repatriasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut tensi tinggi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta sebagai penyebab utama macetnya janji para pengusaha merepatriasi aset terkait program pengampunan pajak. Hal tersebut diperparah dengan kegagalan pemerintah menciptakan instrumen investasi untuk menampung aset wajib pajak (WP) yang selama ini disimpan di luar negeri.

Hal itu disimpulkan oleh Ekonom Samuel Asset Management Lana Soelistianingsih yang menilai instrumen investasi tax amnesty tidak menarik di mata WP.

"Misalnya diarahkan ke properti, itu sudah banyak jadi tidak menarik lagi. Belum lagi terbatasnya gateway yang mengarahkan instrumen investasi kepada WP,” kata Lana ketika dihubungi, Minggu (5/2).

Dari sisi terbatasnya instrumen investasi, pemerintah diminta untuk melihat kembali daya tarik instrumen yang telah tersedia saat ini.

Selain itu, pemerintah dinilai perlu melihat beberapa instrumen investasi yang sebenarnya banyak diminati oleh wajib pajak, namun belum disediakan.

Sedangkan dari sisi terbatasnya gateway, menurut Lana, beberapa WP cenderung selektif dalam memilih manajer investasi, sekuritas, atau bank mana yang dipercaya untuk mengolah investasi yang ditanamnya.

Pilihan Redaksi Sri Mulyani 'Todong' Bos Perusahaan Sawit dengan Tax Amnesty OJK: Penyaluran Kredit Hanya Tumbuh 7,8 Persen di 2016 OJK: Realisasi Repatriasi Tax Amnesty Sentuh Rp105 Triliun

Sementara, saat ini jumlah gateway yang diberikan wewenang oleh pemerintah masih terbatas pula. Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebut Lana sudah menampung aspirasi ini, namun Kementerian Keuangan sebagai penerbit aturan disebutnya belum membuka pintu untuk penambahan gateway.

"Ada yang mau pakai Samuel Asset Management sebagai manajer investasinya tapi kami tidak masuk dalam gateway. Jadi, klien tidak bisa menggunakan kami sehingga uangnya berhenti di perbankan saja," jelasnya. (gen)