Tak Mau LRT Mangkrak Sri Mulyani Siap Jamin Pembiayaan Proyek

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan tetap menjamin proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) dan Palembang yang saat ini mengalami kekurangan pembiayaan.

Sri Mulyani mengatakan, kedua proyek tersebut sudah diputuskan tidak dikerjakan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung. Namun menggunakan dana Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Adhi Karya Tbk (ADHI) sebagai kontraktor.

Untuk menggarap proyek tersebut, sebelumnya Adhi Karya telah mendapatkan suntikan modal dari pemerintah melalui Peneyertaan Modal Negara (PMN) yang telah diterima selama dua tahun berturut-turut.

Kendati tidak diguyur dana APBN, Sri Mulyani memastikan proyek tersbut akan tetap jalan sesuai rencana. Pemerintah akan andil dalam proses penjaminan jika suatu saat proyek tersebut dilirik oleh investor swasta lainnya.

Saat ini Kementerian Keuangan memang menyediakan berbagai fasilitas bagi pihak swasta untuk membangun proyek infrastruktur, yaitu VGF, penjaminan infrastruktur, dan project development facility (PDF). Ada pula skema pengembalian investasi proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), yakni availability payment (AP).

"Kalau ada proyek-proyek yang ada hubungannya dengan BUMN seperti LRT kemarin, kita akan mencari jalan agar proyek itu agar tetap berjalan tepat waktu. Untuk financing-nya merupakan kombinasi dari komitmen pemerintah dalam bentuk penjaminan atau dalam bentuk investasi yang kita lakukan," ujar Sri Mulyani, Rabu (8/2).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu percaya, Kementerian BUMN di bawah komando Menteri BUMN Rini Soemarno mampu mencari jalan untuk mendapatkan pendanaan

"Message-nya adalah kita akan menggunakan segala instrumen dan mekanisme yang ada baik dalam APBN maupun di luar APBN sehingga kita bisa men-deliver atau melaksanakan proyek itu sesuai aturan," ujarnya.

Pilihan Redaksi Pembiayaan Proyek LRT Jabodebek dan Palembang Belum Jelas Pemerintah Paksa Adhi Karya Ikut Tanam Duit di Proyek LRT Selain Adhi Karya, Pemerintah Paksa BUMN Lain Danai LRT

Menurut hasil rapat terakhir, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Boeditjahjono mengatakan, pemerintah hanya mampu membiayai salah satu pembangunan LRT, yakni LRT Palembang yang membutuhkan pendanaan sekitar Rp12 triliun.

Hanya saja, pemerintah masih memikirkan skema pembiayaan untuk membangun LRT sepanjang 24,5 kilometer tersebut dengan pembiayaan secara bertahap atau perpanjangan waktu pembayaran, yakni mencapai tiga tahun.

Sementara untuk LRT Jabodebek yang memiliki panjang 43 kilometer, pemerintah membutuhkan pendanaan total sekitar Rp22,5 triliun. Sedangkan untuk tahap awal pembangunan diperlukan Rp7 triliun. Namun, pemerintah hanya mampu menggelontorkan Rp1 triliun untuk pembiayaan tahap awal.

Oleh karenanya, pemerintah masih mempertimbangkan sumber-sumber pendanaan yang bisa didapat melalui berbagai skema pembiayaan, termasuk memanfaatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dimiliki Adhi Karya. (gen)