Adhi Karya Siapkan Tiga Cara Cari Duit Bangun LRT

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Adhi Karya (Persero) Tbk memastikan komitmennya untuk melaksanakan tugas yang diberikan pemerintah untuk menjadi investor sekaligus kontraktor dalam proyek pembangunan kereta api jenis Light Rapid Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek).

Direktur Keuangan Adhi Karya Harris Gunawan menyebutkan, perusahaan telah memetakan tiga langkah yang akan dilakukan untuk menutup kebutuhan pendanaan proyek LRT Jabodebek yang nilainya mencapai Rp23 triliun, dan ditargetkan selesai kuartal I 2019 mendatang.

"Kami akan mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN), menggunakan hasil penerbitan obligasi, dan pinjaman bank dalam negeri," ujar Harris kepada CNNIndonesia.com, Rabu (8/2).

Harris menjabarkan, di awal pembangunan LRT Jabodebek, Adhi Karya telah menggelontorkan Rp2 triliun sebagai pendanaan awal. Adapun Rp2 triliun tersebut berasal dari PMN yang didapat perusahaan pelat merah dari negara sekitar Rp1,4 triliun dan Rp600 miliar dari kantong perusahaan.

Otomatis, Adhi Karya masih harus bekerja keras mencari Rp21 triliun agar pembangunan proyek LRT sepanjang 43 kilometer dapat rampung dan dinikmati masyarakat.

Untuk menutup defisit tersebut, pertama, perusahaan akan merilis obligasi sebesar Rp3,5 triliun di tahun ini. Namun, dari target obligasi tersebut, Adhi Karya hanya menyuntikkan sekitar Rp1 triliun untuk proyek LRT Jabodebek.

Pasalnya, sekitar Rp1,6 triliun hasil obligasi diperlukan perusahaan untuk beberapa hal lain, seperti pembangunan gedung perusahaan hingga menyuntik ekuitas tambahan untuk anak perusahaan, PT Adhi Persada Beton. Sedangkan Rp900 miliar lainnya digunakan untuk modal kerja yang diperuntukkan bagi proyek-proyek lain.

Artinya, masih ada sekitar Rp20 triliun yang harus ditutup perusahaan. Kedua, perusahaan akan mengajukan PMN kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Keuangan. Namun begitu, Harris belum ingin berbagi berapa besaran PMN yang akan diajukan.

"Pokoknya kami akan ajukan PMN di tahun ini. Besarannya, pastinya jauh lebih besar dari Rp1,4 triliun yang kami dapat kemarin," kata Harris.

Kemudian langkah ketiga, Adhi Karya akan mencari uang dari pinjaman perbankan, baik BUMN maupun swasta. Harris menyebutkan, saat ini Adhi Karya memiliki jaminan pembayaran dari PT Bank Mandiri (Persero) sebanyak Rp6,8 triliun.

Namun begitu, Harris lagi-lagi enggan menyebutkan pengajuan pinjaman perbankan yang hendak diajukan. Ia hanya bilang, perusahaan masih akan bergantung pada Bank Mandiri untuk bernegosiasi terkait pinjaman yang bisa didapatkan perusahaan.

"Yang pasti kami akan bicarakan dengan Bank Mandiri karena kami menunjuk Bank Mandiri sebagai lead untuk pinjaman perbankan. Kalau nanti didapat juga dari swasta, opsinya masih terbuka," jelas Harris.

Pilihan Redaksi Pemerintah Paksa Adhi Karya Ikut Tanam Duit di Proyek LRT Selain Adhi Karya, Pemerintah Paksa BUMN Lain Danai LRT Tak Mau LRT Mangkrak Sri Mulyani Siap Jamin Pembiayaan Proyek

Sementara itu, Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto mengatakan, untuk mendukung peran Adhi Karya sebagai investor dan kontraktor, perusahaan memerlukan perubahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggara Kereta Api Ringan/LRT Terintegrasi di wilayah Jabodebek.

"Tentu Perpres harus diubah. Sekarang perubahan Perpres baru digodok oleh pemerintah," ucap Budi.

Sinergi dengan KAI

Harris menyebutkan, perusahaan akan bersinergi dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang ditunjuk pula untuk menjadi penyedia kereta agar ambil bagian dalam mencari pendanaan LRT Jabodebek.

Namun, ia belum dapat memastikan berapa kontribusi yang diinginkan dari KAI, misalnya 51:49 atau berapa persen pembagiannya.

"Itu belum dibicarakan lebih jauh mengenai siapa yang mayoritas, siapa yang melengkapi. Kami terus bicarakan dengan KAI," tambah Harris.

Selain itu, Adhi Karya juga memastikan sangat membutuhkan komitmen pemerintah dalam menjamin proyek LRT Jabodebek ini.

"Kami harap penjaminan pemerintah tetap ada karena nanti ada tarif untuk penumpang, itu harus ada penjaminan dalam bentuk subsidi dari pemerintah," tutup Harris.