BPS Sebut Pilkada Serentak Kurang Sakti Dorong Ekonomi

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pusat Statistik (BPS) menilai perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tak berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi kuartal I 2017.

"Pilkada size-nya kecil. Walaupun terjadi di 7 provinsi dan 101 kabupaten tetapi kan kita punya 34 provinsi dan 513 kabupaten jadi proporsi terhadap Indonesia juga tidak besar," tutur Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Sasmito Hadi Wibowo di kantornya, Kamis (16/2).

Kondisi itu berbeda dengan perhelatan pemilihan umum (pemilu) maupun pemilihan presiden di mana keduanya digelar di seluruh daerah Indonesia. Dari sisi skala, tentu keduanya lebih berdampak signifikan dalam mendongkrak perekonomian.

Selain itu, meskipun periode kampanye sebagian besar calon kepala daerah sendiri berakhir pada 11 Februari lalu namun atribut kampanye yang dibagikan ke masyarakat tak sebanyak tahun-tahun sebelumnya.

Pilihan Redaksi Pilkada Tujuh Daerah di Jateng Berlangsung Kondusif Mendagri-KPU Akan Bahas Sengkarut Pencoblosan Putaran Pertama Saham Big Cap, Tameng Investor Hadapi Ketidakpastian Pilkada

Artinya, dampaknya terhadap sisi konsumsi tidak akan terlalu besar. Pembatasan penggunaan atribut kampanye, secara otomatis mengurangi permintaan atribut tersebut kepada para pengrajin di seluruh Indonesia.

"Lebih banyak kampanye-kampanye lewat media atau media sosial sehingga yang beli kaos (kampanye) yang kalau biasanya ramai juga sedikit. Kemudian, kita lihat banner atau poster tidak terlalu banyak," ujarnya.

Kendati demikian, Sasmito masih melihat peluang besar untuk ekonomi kuartal I 2017 bisa melaju lebih cepat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal itu ditopang oleh membaiknya kinerja industri ddomestik dan sektor perdagangan internasional.

"Peluang tumbuh lebih dari 5 persen saya kira besar. Tinggal kita lihat bulan ke depan seperti apa," ujarnya.