Gapensi Dorong Sinergi Kontraktor BUMN dan Daerah
Yuliyanna Fauzi | CNN Indonesia
Senin, 27 Feb 2017 14:35 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) mengungkapkan kerja sama kontraktor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan kontraktor daerah dalam menggarap proyek infrastruktur bakal memberi banyak manfaat. Ini sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gapensi Iskandar Z Hartawi mengatakan, sinergi tersebut membuat seluruh proyek tak melulu dibebankan kepada kontraktor BUMN dan sekaligus memberi peluang kepada kontraktor daerah untuk berkontribusi pada pembangunan infrastruktur nasional.
"Kami berharap, apa yang dikatakan pak Jokowi semoga terealisasi, supaya tidak jadi penonton di kampung sendiri," ujarnya dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) BPP Gapensi, Jakarta, Senin (27/2).
Menurut Hartawi, sinergi keduanya membuat pengerjaan proyek-proyek infrastruktur dapat dikebut lebih cepat. Pasalnya, ada pembagian tugas yang merata dan dikerjakan bersama, sehingga target sejumlah infrastruktur yang diharapkan rampung pada 2019 mendatang bisa tercapai.
Kemudian, manfaat khusus tentu dirasakan oleh kontraktor daerah, di mana kontraktor dapat lebih berperan dalam pembangunan infrastruktur di daerah masing-masing.
Lalu, keikutsertaan kontraktor daerah dapat mengerek pertumbuhan perusahaan. Sebab, setiap perusahaan jasa konstruksi daerah mendapatkan biaya jasa konstruksi dari proyek-proyek tersebut.
Hal ini, lanjut Iskandar, sangat memberi manfaat bagi kontraktor daerah. Karena, porsi keterlibatan kontraktor daerah pada proyek infrastruktur nasional masih sangat rendah. Menurut data Gapensi, keterlibatan kontraktor daerah hanya sekitar lima sampai enam persen dari total keseluruhan pembangunan proyek infrastruktur nasional.
"Kecil sekali, hanya sekian ratus miliar. Itu sudah seluruh sektor pembangunan, seperti jalan dan waduk," imbuh Iskandar.
Setidaknya, sebut Iskandar, keterlibatan kontraktor daerah dalam proyek infrstruktur dapat mencapai 30 persen dari total seluruh proyek yang dikejar selesai hingga akhir pemerintahan Jokowi.
"Dari angka itu bisa 30 persen saja yang dibuat pekerjaan kecil, itu sudah bisa terangkat pengusaha daerah, ini 10 persen saja tidak. Paling hanya 5-6 persen," tutupnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah memberi instruksi agar kontraktor BUMN menggandeng kontraktor daerah agar memberikan pula nilai tambah pada ekonomi daerah melalui sektor konstruksi.
Menurut Jokowi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp101,4 triliun dan Kementerian Perhubungan sekitar Rp45,9 triliun akan sangat bermanfaat apabila dapat dialirkan ke daerah melalui biaya jasa konstruksi proyek-proyek infrastruktur. (bir/gen)
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gapensi Iskandar Z Hartawi mengatakan, sinergi tersebut membuat seluruh proyek tak melulu dibebankan kepada kontraktor BUMN dan sekaligus memberi peluang kepada kontraktor daerah untuk berkontribusi pada pembangunan infrastruktur nasional.
"Kami berharap, apa yang dikatakan pak Jokowi semoga terealisasi, supaya tidak jadi penonton di kampung sendiri," ujarnya dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) BPP Gapensi, Jakarta, Senin (27/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian, manfaat khusus tentu dirasakan oleh kontraktor daerah, di mana kontraktor dapat lebih berperan dalam pembangunan infrastruktur di daerah masing-masing.
Hal ini, lanjut Iskandar, sangat memberi manfaat bagi kontraktor daerah. Karena, porsi keterlibatan kontraktor daerah pada proyek infrastruktur nasional masih sangat rendah. Menurut data Gapensi, keterlibatan kontraktor daerah hanya sekitar lima sampai enam persen dari total keseluruhan pembangunan proyek infrastruktur nasional.
"Kecil sekali, hanya sekian ratus miliar. Itu sudah seluruh sektor pembangunan, seperti jalan dan waduk," imbuh Iskandar.
Setidaknya, sebut Iskandar, keterlibatan kontraktor daerah dalam proyek infrstruktur dapat mencapai 30 persen dari total seluruh proyek yang dikejar selesai hingga akhir pemerintahan Jokowi.
"Dari angka itu bisa 30 persen saja yang dibuat pekerjaan kecil, itu sudah bisa terangkat pengusaha daerah, ini 10 persen saja tidak. Paling hanya 5-6 persen," tutupnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah memberi instruksi agar kontraktor BUMN menggandeng kontraktor daerah agar memberikan pula nilai tambah pada ekonomi daerah melalui sektor konstruksi.
Menurut Jokowi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp101,4 triliun dan Kementerian Perhubungan sekitar Rp45,9 triliun akan sangat bermanfaat apabila dapat dialirkan ke daerah melalui biaya jasa konstruksi proyek-proyek infrastruktur. (bir/gen)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK