
Bupati Mimika Minta 10-20 Persen Divestasi Saham Freeport
Christine Novita Nababan, CNN Indonesia | Selasa, 28/02/2017 12:52 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Bupati Mimika Eltinus Omaleng meminta jatah 10 persen hingga 20 persen saham PT Freeport Indonesia jika perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu sepakat untuk melakukan divestasi sebesar 51 persen.
Seperti dilansir Antara, Selasa (28/2), Eltinus mengungkapkan, jatah tersebut sebagai kompensasi pemilik gunung, tanah, dan lainnya.
"Kalau memang Freeport setuju untuk melepas 51 persen sahamnya, maka kami dapat bagian. Pak Luhut juga mengatakan menjamin bahwa Papua dapat saham nilainya 10 hingga 20 persen. Itu nanti dimiliki pemerintah provinsi, kabupaten dan pemilik hak ulayat," ujarnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, nantinya dari 51 persen divestasi saham Freeport, selain dibagi untuk daerah, pemerintah sebagai pemegang wewenang juga akan mengantongi jatah saham sebesar 30 persen.
Sementara, Freeport sebagai investor yang memiliki teknologi dan modal akan mendapat sisa 49 persen. "Jadi kami harus dapat rata," tegas dia.
Permintaan jatah hingga 20 persen saham Freeport memang diakui cukup besar. Namun, Eltinus menerangkan, ada 28 kabupaten dan satu pemilik hak ulayat di Papua yang harus dihormati kedudukannya.
Ia juga bilang, jatah saham menjadi tuntutan pemerintah daerah lantaran selama 50 tahun beroperasi di tanah Papua, Freeport tidak pernah berbuat sesuatu.
"Salah satunya pembayaran pajak, royalti, ini kan tidak rata, tidak pernah bayar sewajarnya. Begitu dapat untung, itu saja yang mereka bayar. Alasannya, macam-macam," imbuh dia.
Namun demikian, Eltinus menyerahkan mekanisme pembagian jatah divestasi saham Freeport. Menurutnya, mekanisme tersebut akan diatur pemerintah setelah persetujuan pelepasan saham.
Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memastikan, pemerintah daerah akan mendapat bagian. Tetapi, ia belum mengungkap besarannya.
"Tentu, mereka akan dapat, sampai berapa persen nanti kami lihat. Ya, mungkin dia (Papua) maunya segitu, tapi ya enggak mungkin lah segitu. Nanti kita lihat," ucapnya.
Luhut menambahkan, hal tersebut baru saja dibicarakan, sehingga masih banyak yang harus dibahas lebih lanjut. (bir/gen)
Seperti dilansir Antara, Selasa (28/2), Eltinus mengungkapkan, jatah tersebut sebagai kompensasi pemilik gunung, tanah, dan lainnya.
"Kalau memang Freeport setuju untuk melepas 51 persen sahamnya, maka kami dapat bagian. Pak Luhut juga mengatakan menjamin bahwa Papua dapat saham nilainya 10 hingga 20 persen. Itu nanti dimiliki pemerintah provinsi, kabupaten dan pemilik hak ulayat," ujarnya.
Sementara, Freeport sebagai investor yang memiliki teknologi dan modal akan mendapat sisa 49 persen. "Jadi kami harus dapat rata," tegas dia.
Permintaan jatah hingga 20 persen saham Freeport memang diakui cukup besar. Namun, Eltinus menerangkan, ada 28 kabupaten dan satu pemilik hak ulayat di Papua yang harus dihormati kedudukannya.
Ia juga bilang, jatah saham menjadi tuntutan pemerintah daerah lantaran selama 50 tahun beroperasi di tanah Papua, Freeport tidak pernah berbuat sesuatu.
"Salah satunya pembayaran pajak, royalti, ini kan tidak rata, tidak pernah bayar sewajarnya. Begitu dapat untung, itu saja yang mereka bayar. Alasannya, macam-macam," imbuh dia.
Namun demikian, Eltinus menyerahkan mekanisme pembagian jatah divestasi saham Freeport. Menurutnya, mekanisme tersebut akan diatur pemerintah setelah persetujuan pelepasan saham.
"Tentu, mereka akan dapat, sampai berapa persen nanti kami lihat. Ya, mungkin dia (Papua) maunya segitu, tapi ya enggak mungkin lah segitu. Nanti kita lihat," ucapnya.
Luhut menambahkan, hal tersebut baru saja dibicarakan, sehingga masih banyak yang harus dibahas lebih lanjut. (bir/gen)
ARTIKEL TERKAIT

Pengusaha Minta Pemerintah Buka Tender Terbuka Saham Freeport
Ekonomi 2 tahun yang lalu
Inalum Serap Saham Freeport Usai Holding BUMN Tambang
Ekonomi 2 tahun yang lalu
Seekor Sapi Bernama Freeport
Ekonomi 2 tahun yang lalu
Tak Pernah Dibagi Untung, Pemda Mimika Minta Saham Freeport
Ekonomi 2 tahun yang lalu
Menko Luhut Sebut Banyak Opsi Rebut Saham Freeport
Ekonomi 2 tahun yang lalu
Peradi Tawarkan Bantuan Hukum Hadapi Arbitrase Freeport
Ekonomi 2 tahun yang lalu
BACA JUGA

Usai Kawal Pemilu, 100 Brimob Riau Dikirim Amankan Freeport
Nasional • 18 July 2019 08:55
Tembakan Terdengar di Area Freeport, TNI Sisir Area
Nasional • 02 July 2019 13:56
Eks Karyawan Freeport Tagih Janji Jokowi di Aksi May Day
Nasional • 01 May 2019 19:32
Said Didu Sebut Negosiasi Freeport Jadi Target Politik Jokowi
Nasional • 22 February 2019 19:51
TERPOPULER

Kementerian BUMN: Rudiantara Jadi Dirut Baru PLN
Ekonomi • 3 jam yang lalu
Erick Thohir Sebut Royke Tumilaar Jadi Dirut Baru Mandiri
Ekonomi 4 jam yang lalu
Karyawan Garuda Ingin Buka Bobrok Manajemen ke Erick Thohir
Ekonomi 1 jam yang lalu