Laba Naik, PTPP Sebar Dividen Rp307 Miliar

Jakarta, CNN Indonesia -- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT PP (Persero) Tbk (PTPP) menyetujui pemberian bagi hasil keuntungan kepada pemegang saham (dividen) senilai Rp307 miliar atau sebesar 30 persen dari raihan laba bersih perusahaan sepanjang tahun 2016.

Direktur Utama PTPP Tumiyana menjelaskan, laba bersih perusahaan sepanjang tahun lalu naik 38,26 persen menjadi Rp1,02 triliun dari sebelumnya Rp740 miliar. Hal ini juga didorong oleh kenaikan pendapatan usaha sebesar 15,77 persen dari Rp14,22 triliun menjadi Rp16,46 triliun.

"Perusahaan akan membayar dividen sebesar Rp307 miliar atau Rp49,52 per lembar saham kepada pemegang saham. Usulan tersebut telah disetujui dan disahkan dalam RUPST," ucap Tumiyana usai RUPST, Kamis (16/3).

Nantinya, lanjut Tumiyana, dividen tersebut akan diberikan pada April mendatang. Sementara, bila dibandingkan dengan pembagian dividen tahun 2015, jumlah dividen yang diberikan tahun ini naik hingga 107 persen.

"PTPP membagikan dividen sebesar Rp148,06 miliar atau sekitar Rp30,58 per lembar saham sebagai dividen untuk tahun buku 2015," jelas Tumiyana.

Kontrak Baru

Adapun, perusahaan telah mendapatkan kontrak baru sebesar Rp5,1 triliun hingga pertengahan bulan Maret ini. Pencapaian tersebut naik 20 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pilihan Redaksi PP Properti Bagikan Rp73 Miliar Dividen Sebelum Rights Issue Adhi Karya Bagi Dividen 30 Persen dari Laba Bersih 2016 Baru IPO, Waskita Beton Sebar 50 Persen Laba untuk Dividen

"Kontrak baru perusahaan sampai dengan pertengahan bulan Maret telah mencapai 12,5 persen dari total target yang ditetapkan perusahaan Rp40,62 triliun," ungkap Tumiyana.

Beberapa proyek yang telah didapat oleh perusahaan yakni, Tol Cisumdawu, Tol Tangerang-Merak, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu atau Tenaga Angin (PLTB) Tolo 72 MW, PTMG Bangkanai-2 150 MW, Universitas Syiah Kuala Aceh, dan Proyek Rusun Nagrek.

"Komposisi perolehan kontrak baru tahun 2017 diproyeksikan berasal dari BUMN sebesar 49 persen, pemerintah 30 persen, dan swasta 21 persen," katanya.