Menurut Siti, hutan memiliki sumber daya untuk memasok energi alternatif yang dibutuhkan manusia. Pada saat yang sama, pengelolan hutan berkelanjutan juga bisa menopang kehidupan dan menjadi benteng dari bencana perubahan iklim.
Alih-alih terpaku pada sumber energi terbarukan yang sudah banyak diketahui orang, seperti panas bumi, air, angin, matahari, gelombang laut dan pasang surut, kini Kementerian LHK yang dipimpinnya tengah merancang pembentukan hutan tanaman energi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, hutan memiliki keterkaitan langsung dengan mayoritas sumber energi baru dan terbarukan di Indonesia.
“Lokasinya antara lain di Telaga Bodas, Kamojang, Batang Gadis, Kerinci Seblat, Halimun Salak, Ciremai, Rinjani, dan Bogani Nawarta Bone,” ujar Siti Nurbaya.
Menurutnya pemanfaatan energi terbarukan dan pengelolaan hutan berkelanjutan adalah bagian penting dari mitigasi perubahan iklim. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga hutan sebagai sistem penyangga kehidupan yang diantaranya adalah menjaga tata air yang sangat diperlukan bagi mahkluk hidup.
Biaya Produksi Listrik
Terkait program hutan tanaman energi, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Indroyono Soesilo mengungkapkan sudah ada 32 perusahaan yang siap untuk mengembangkan hutan tanaman energi.
“Luasnya sekitar 1,1 juta hektare,” katanya.
Rinciannya, ada 10 unit yang sejak awal memang disiapkan untuk hutan tanaman energi. Luas totalnya sekitar 297.645 hektare. Selain itu ada sekitar 22 unit lagi yang sudah menyatakan komitmen untuk pengembangan hutan tanaman energi dengan luas konsesi sekitar 790 ribu hektare.
Menurut Indroyono, tantangan paling besar untuk pengembangan hutan tanaman energi adalah harga jualnya yang masih lebih tinggi dari tarif dasar listrik. Ketentuan saat ini mengatur Harga Jual Listrik dari energi baru dan terbarukan ke PLN yang dipatok maksimal 85 persen dari Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik masing-masing wilayah.
Berdasarkan kebijakan tersebut pengembangan bioenergi dari biomasa di wilayah Indonesia bagian Barat dan Tengah akan sangat sulit karena harga listrik yang dihasilkan lebih mahal ketimbang biaya pokok produksi listrik di wilayah itu.
“Meski demikian, untuk wilayah Indonesia Timur masih ada peluang. Sebab disana banyak memanfaatkan pembangkit diesel yang harganya listriknya lebih mahal,” kata Indroyono.
Untuk meningkatkan daya tarik usaha energi biomassa, pemerintah perlu mencari terobosan agar BPP listrik di Indonesia bagian Barat yang terlalu rendah, dapat diberikan insentif melalui pola trust fund yg dikelola Badan Layanan Umum-Lingkungan dimana didalamnya juga terhimpun dana reboisasi.