Ditjen Pajak Jaring 48 Ribu WP Baru Berkat Tax Amnesty

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Sabtu, 01/04/2017 16:55 WIB
Jika digabung dengan wajib pajak terdaftar yang tidak taat pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan, jumlahnya menjadi 200 ribu wajib pajak. Jika digabung dengan wajib pajak terdaftar yang tidak taat pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan, jumlahnya menjadi 200 ribu wajib pajak. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay).
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berhasil menjaring 48 ribu wajib pajak baru berkat gelaran program amnesti pajak. Data itu merupakan hasil himpunan sementara DJP.

"48 ribu benar-benar wajib pajak baru yang sama sekali belum pernah punya Nomor Pokok Wajib Pajak," kata Ken dalam konferensi pers di Gedung Mar'ie Muhammad DJP, Jumat (31/3) malam.

Jika digabung dengan wajib pajak terdaftar yang tidak taat dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan, jumlahnya menjadi sekitar 200 ribu wajib pajak.


Artinya, dari sekitar 956 ribu peserta amnesti pajak (data sementara), subyek pajak baru otoritas pajak tak sampai separuhnya. Sebagian besar peserta amnesti pajak adalah wajib pajak yang selama ini rutin melaporkan SPT Tahunan.

Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Yon Arsal mengingatkan, keberhasilan program amnesti pajak tidak hanya dilihat dari jumlah subyek pajak baru yang terjaring, tapi juga harus dilihat dari jumlah obyek pajak baru yang berhasil tercatat oleh DJP.

Dalam hal ini, DJP berhasil mencatat Rp4.855 triliun harta yang selama ini tidak pernah dilaporkan wajib pajak. Sebagian dari harta tersebut, Yon menilai, berpotensi menjadi obyek pajak baru. Karena itu, otoritas pajak ke depan akan menelaah data tersebut guna menghitung potensi pajak ke depan.

"Misalnya, orang melaporkan punya rumah lima. Itu kan bisa menjadi wajib pajak baru," jelas Yon.

Sementara, jenis harta berupa deposito bukan merupakan obyek pajak baru mengingat pajak atas bunga telah dipungut melalui bank setiap bulan.