Aturan Tarif Baru jadi Maskawin Taksi Online dan Konvensional
CNN Indonesia
Senin, 03 Apr 2017 13:09 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap keberadaan taksi online tidak mengganggu kelangsungan hidup angkutan konvensional yang selama ini sudah ada (exisiting).
Ia menyebut aturan tarif batas taksi online yang baru saja diterbitkannya, bisa menjadi alat untuk mendamaikan persaingan bisnis antar keduanya.
Budi mengatakan, seharusnya taksi online bisa berkolaborasi dengan taksi konvensional dalam menyediakan layanan transportasi di Indonesia.
Dalam seminar Indonesia Change Management Forum, Senin (3/4) Budi memaparkan, aturan tarif batas yang ia keluarkan turut membantu angkutan konvensional bertahan di tengah gempuran bisnis taksi online. Padahal menurutnya angkutan konvensional berkontribusi besar terhadap pemasukan masyarakat di beberapa daerah.
"Jadi perlahan-lahan selama enam bulan ini kami melatih angkutan existing bertarung dengan yang online. Lalu kemudian pelan-pelan saya minta Blue Bird dan Go-Car kawin. Karena saya bilang ke Blue Bird tidak mungkin bisa bertahan, one day kalian akan kalah. Akhirnya dua bulan terakhir dari mereka mau dan kemarin kita resmikan," ujar Budi.
Kolaborasi yang dilakukan oleh Go-Car dan Blue Bird dinilai menjadi jalan keluar dari persaingan sengit transportasi online dan konvensional yang selama ini kerap menimbulkan polemik. Ia berharap langkah ini bisa diikuti oleh perusahaan taksi online lainnya.
"Selanjutnya kami juga ingin Grab kawin dengan existing, sehingga tidak ada dikotomi antara yang existing dengan yang baru. Mereka bersama-sama menggarap itu. Memang ada suatu pemikiran kompetisi konvensional dan online itu baik. Tapi dari kompetesi ini yang paling banyak merasakan dampaknya adalah customer," jelasnya.
Mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) itu mengatakan aturan tarif batas atas dan bawah lebih baik jika dibandingkan pemerintah menerapkan sistem kuota. Sistem kuota, menurutnya, akan memunculkan peraturan-peraturan baru yang diterbitkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah.
"Jadi setelah kita sadar tidak mungkin tidak ada kuota. Supaya bagaimana kuota itu tidak perlu ada kita usulkan mereka harus kawin, sehingga tidak ada dikotomi dan sekat-sekat lain," katanya.
Sebenarnya menurut Budi, yang paling enak industri transportasi online ini dibiarkan saja tanpa regulasi. Namun pembiaran itu justru akan secara perlahan mematikan bisnis angkutan konvensional yang selama ini ada.
"Tapi kita tidak sadar akan ada banyak rantai bisnis yang hilang, jadi sebaiknya pemerintah memang perlu mengatur," pungkasnya.
Ia menyebut aturan tarif batas taksi online yang baru saja diterbitkannya, bisa menjadi alat untuk mendamaikan persaingan bisnis antar keduanya.
Budi mengatakan, seharusnya taksi online bisa berkolaborasi dengan taksi konvensional dalam menyediakan layanan transportasi di Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Menhub Budi Karya Sumadi (kiri). (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A) |
Kolaborasi yang dilakukan oleh Go-Car dan Blue Bird dinilai menjadi jalan keluar dari persaingan sengit transportasi online dan konvensional yang selama ini kerap menimbulkan polemik. Ia berharap langkah ini bisa diikuti oleh perusahaan taksi online lainnya.
"Selanjutnya kami juga ingin Grab kawin dengan existing, sehingga tidak ada dikotomi antara yang existing dengan yang baru. Mereka bersama-sama menggarap itu. Memang ada suatu pemikiran kompetisi konvensional dan online itu baik. Tapi dari kompetesi ini yang paling banyak merasakan dampaknya adalah customer," jelasnya.
"Jadi setelah kita sadar tidak mungkin tidak ada kuota. Supaya bagaimana kuota itu tidak perlu ada kita usulkan mereka harus kawin, sehingga tidak ada dikotomi dan sekat-sekat lain," katanya.
Sebenarnya menurut Budi, yang paling enak industri transportasi online ini dibiarkan saja tanpa regulasi. Namun pembiaran itu justru akan secara perlahan mematikan bisnis angkutan konvensional yang selama ini ada.
"Tapi kita tidak sadar akan ada banyak rantai bisnis yang hilang, jadi sebaiknya pemerintah memang perlu mengatur," pungkasnya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK