Transportasi Daring, Terlalu Sayang untuk Dikekang

CNN Indonesia | Kamis, 23/03/2017 17:23 WIB
Alih-alih menciptakan persaingan yang sehat antara perusahaan transportasi konvensional dengan yang berbasis daring, pemerintah justru merugikan konsumen. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia -- Polemik transportasi berbasis aplikasi daring memasuki era baru. Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 Tahun 2016 sebagai payung hukum bagi layanan tersebut yang sampai saat ini masih menjadi kontroversi akan diberlakukan per 1 April 2017 nanti.

Transportasi daring dianggap menggerus pendapatan moda transportasi konvensional sehingga menimbulkan berbagai penolakan. Pelaku transportasi konvensional menuntut pemerintah juga mengatur transportasi daring demi keadilan dan kesetaraan dalam bisnis transportasi.

Dari tinjauan utilitarianisme, keberadaan transportasi daring sebenarnya mampu meningkatkan utilitas sosial-ekonomi di masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Deloitte pada 2015 menunjukkan bahwa keberadaan transportasi berbasis aplikasi online telah memangkas biaya transaksi (transactional cost).


Pengguna diuntungkan dengan tidak dibebani biaya-biaya yang sebenarnya tidak berhubungan dengan penggunaan jasa secara langsung, biaya operasional bengkel dan pangkalan misalnya. Pengemudi pun diuntungkan dengan penghematan BBM karena tidak perlu berputar-putar mencari penumpang.

Selain itu, masih dari penelitian yang sama, transportasi daring terbukti menurunkan waktu tunggu yang diperlukan pengguna jasa transportasi menjadi 4,46 menit. Dibandingkan waktu tunggu untuk transportasi konvensional sebesar 7,79 menit.

Transportasi daring mengurangi asimetris informasi antara pengemudi dengan pengguna layanan. Penggunaan peta digital sebagai acuan penentuan tarif dengan berdasarkan estimasi jarak, memberikan kepastian bagi pengguna layanan. Dengan demikian, ini memperkecil peluang moral hazard pengemudi.

Manfaat sosial-ekonomi dari transportasi daring ini semakin terasa dengan fakta bahwa bisnis ini turut membantu menyerap tenaga kerja. Sampai awal 2017, jumlah mitra yang bergabung dengan Go-Jek saja (belum ditambah Grab dan Uber) telah mencapai angka 250 ribu orang di seluruh Indonesia.

Belum lagi ditambah kenaikan dari utilitas kendaraan. Kendaraan yang selama ini menganggur dapat dimaksimalkan utilitasnya oleh pemilik kendaraan dengan dioperasikan sebagai transportasi daring. Kenaikan pendapatan (dan daya beli) pemilik kendaraan nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dengan segala kemudahan yang ditawarkan, ini tentunya membuat konsumen beralih dari transportasi konvensional ke transportasi daring. Hal tersebut kemudian menimbulkan kesenjangan dalam bisnis transportasi. Pemerintah lalu menerbitkan Permenhub Nomor 32 Tahun 2016.

Kontroversi Regulasi Taksi Daring

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2 3