Pemerintah Perluas Pajak Tanah Menganggur ke Apartemen Kosong

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah memperluas rencana pungutan pajak progresif terhadap lahan yang menganggur ke arah bangunan menganggur. Dalam kajian awal pengenaan tarif pajak progresif, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) juga berencana memungut pajak progresif dari bangunan menganggur berupa apartemen yang tak disewakan, tak ditempati, atau tidak laku dijual.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil membenarkan adanya kajian tersebut, namun ia menyatakan bahwa usulan tersebut harus dimatangkan kembali.

Pasalnya, Sofyan merasa pemerintah patut mempertimbangkan rencana tersebut dengan melihat pertumbuhan di sektor properti yang tengah lesu saat ini.

"Belum, kami pikirkan kembali. Karena kondisi properti lagi sulit. Jadi, kami turunkan ide itu, kan perlu dibahas lebih lanjut. Jadi, belum ada keputusan," ujar Sofyan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (7/4).

Sofyan menekankan bahwa rencana pengenaan pajak progresif untuk apartemen kosong masih terus dibahas dengan kementerian terkait lainnya.

"Wacana kita harus dipikirkan kembali dan keputusannya itu harus di tingkat yang lebih tinggi. Kebijakannya bagus tapi waktunya kurang tepat, itu saja," imbuh Sofyan.

Pilihan Redaksi Pemerintah Susun Kriteria Tanah Nganggur Demi Pajak Progresif Masih Dipersulit Bangun Rumah, Pengembang Curhat ke JK Kemenkeu Mulai Kaji dan Petakan Pajak Tanah Progresif

Bila telah rampung dan ditemukan kata sepakat mengenai pasti atau tidaknya apartemen kosong dikenakan pajak progresif, baru Sofyan berdiskusi dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terkait kriteria apartemen kosong yang dikenakan pajak. Sekaligus berapa tarif pajak yang harus masuk ke kantong negara.

Sebagai informasi, pemerintah tengah memetakan kebijakan ekonomi berkeadilan, di mana salah satunya mengatur indikator kepemilikan lahan yang adil. Adapun indikator tersebut dipetakan pemerintah dengan kebijakan pajak progresif lahan, termasuk lahan dengan bangunan menganggur.

Terkait hal ini, Kementerian ATR memberikan tiga usulan awal terkait pengenaan pajak lahan tersebut. Pertama, pajak progresif kepemilikan tanah untuk lahan kedua dan kepada setiap pertambahannya.

Kedua, pajak progresif atas lahan yang tidak dimanfaatkan sesuai peruntukan, termasuk apartemen yang tidak disewakan atau tidak ditempati, dan apartemen yang tidak laku terjual. Ketiga, pajak penjualan properti dikenai atas selisih harga jual beli properti (capital gain tax).